Pemerintah pertimbangkan relokasi warga Asmat

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Sosial Idrus Marham mengatakan pemerintah mempertimbangkan untuk merelokasi warga Kabupaten Asmat di Provinsi Papua guna mengumpulkan mereka yang selama ini tinggal menyebar di beberapa wilayah.

"Salah satu pertanyaan Presiden adalah apakah mungkin dilakukan relokasi di Asmat. Setelah mendapat penjelasan menyeluruh dari berbagai pihak, relokasi menyeluruh tidak mungkin dilakukan," kata Idrus dalam dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR di Jakarta, Kamis.

Yang mungkin dilakukan, menurut dia, relokasi secara terbatas dengan mengumpulkan mereka yang selama ini tinggal menyebar berdasarkan karakter budaya dan hak ulayat masyarakat.

"Dengan begitu, Kementerian Kesehatan akan lebih mudah memberikan layanan kesehatan saat terjadi kejadian luar biasa seperti campak dan gizi buruk, begitu pula dengan kementerian lain," tuturnya.

Selain itu, Kementerian Sosial berencana memperluas jangkauan Program Keluarga Harapan di beberapa tempat di Kabupaten Asmat, utamanya untuk terlebih dulu mendukung pemenuhan kebutuhan pokok warga sebelum mencakup mereka dalam program pemberdayaan.

Ia juga menyebut perlunya pendampingan untuk memastikan pengelolaan pemerintahan dan program pembangunan berjalan sesuai dengan tujuan.

"Perlu ada pendamping profesioanl yang memastikan pelaksanaan program dan pemanfaatan dana otonomi khusus," katanya.

Rapat konsultasi pemerintah dengan pemimpin DPR dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesra Fahri Hamzah dan antara lain dihadiri oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon, Ketua Komisi IX Dede Yusuf, Wakil Ketua Komisi IX Syamsul Bachri, dan Wakil Ketua Komisi IX Ermalena.

Selain Menteri Sosial Idrus Marham, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ancandra Tahar juga hadir dalam rapat tersebut.