Sidoarjo (ANTARA News) - Menindaklanjuti instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk percepatan verifikasi tanah dan bangunan korban lumpur Lapindo Brantas Inc, personel Tim Verifikasi akan ditambah dari 24 orang menjadi 72 orang terbagi dalam enam grup. Ketua Tim Verifikasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Yusuf Purnama di Sidoarjo, Kamis mengatakan, per harinya satu grup ditarget bisa menyelesaikan verifikasi tanah bersertifikat dan bangunan ber-IMB sebanyak 75 hingga 100 bidang sehingga dalam satu hari, enam grup diharapkan bisa menyelesaikan verifikasi 450 hingga 600 bidang. "Sedangkan untuk tanah non sertifikat dan bangunan non IMB, ditargetkan bisa menyelesaikan verifikasi 5 hingga 10 bidang tiap grupnya, sehingga dalam satu hari diharapkan 30 bidang tanah non sertifikat dan 60 bidang bangunan non IMB bisa diloloskan verifikasinya," katanya. Menurut dia, timnya bakal menangani 14 ribu bidang lebih tanah dan bangunan terendam lumpur untuk diverifikasi. Dari 14 ribu bidang itu, 7.600 diantaranya sudah bersertifikat. Namun hingga kini, baru 705 bidang saja yang berkas pengajuannya sudah masuk. Ia mengatakan, waktu 10 minggu yang ditargetkan Presiden SBY untuk penuntasan proses ganti rugi tidak hanya tergantung pada tim verifikasi, namun juga sangat tergantung pada kesiapan warga memenuhi persyaratan verifikasi dan kebenaran klaim luasan tanah dan bangunan, terutama untuk pemilik tanah dan bangunan yang non sertifikat dan non IMB. Selain itu, kesuksesan memenuhi tenggat waktu dari Presiden itu juga sangat tergantung pada kesiapan cash flow PT Minarak Lapindo Jaya. "Kalau warga sudah penuhi persyaratan, sudah lolos verifikasi, tapi Minarak tak punya uangnya khan juga terhambat," katanya. Untuk itu, Yusuf Purnama berharap semua pemangku kepentingan yang terkait dengan proses pembayaran jual beli ganti rugi ini memiliki visi dan itikad yang sama. Untuk memperlancar pemenuhan target tersebut, menurut dia, selain mendapat tambahan personel dari Kanwil BPN Jawa Timur, juga alokasi kantor tetap yang baru, yaitu di eks gedung BRI cabang Sidoarjo Jalan Diponegoro Sidoarjo, yang menurut rencana mulai dibuka Jumat (29/6). Ia mengakui bahwa proses verifikasi tanah dan bangunan korban lumpur Sidoarjo memang masih belum menunjukkan hasil optimal. Sampai sejauh ini dari 10.072 formulir yang disebar ke masyarakat korban lumpur baik yang memilik sertifikat maupun non sertifikat, hanya 705 formulir yang sudah dikembalikan ke tim verifikasi. Itu pun 300 formulir dikembalikan lagi ke warga, dengan alasan masih perlu dilengkapi persyaratannya. "Kami menunggu dari warga. Kalau formulir itu sudah masuk ke kami akan segera diproses secepatnya. Namun dari formulir yang kami sebar itu hanya sekitar tujuh persen saja yang masuk," katanya. Ia yakin, dalam waktu satu minggu ke depan ini, pihaknya akan menyelesaikan berkas verifikasi sebanyak 1.000 lebih. Saat ini tim verifikasi sedang sibuk memproses berkas yang masuk dari warga. "Dua hari saja, kami sudah menerima hampir 400 berkas. Sekarang ini lebih mudah karena tidak perlu diteliti seperti yang diharapkan Minarak. Kami upayakan pencairan dilakukan untuk sertifikat dulu, sementara yang non sertifikat dimohon kesabarannya," tambah Yusuf.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
