"Untuk aktifnya Bu Puan ini, kami memang membutuhkan konsentrasi dan keaktifan semua fungsionaris DPP Partai dalam menghadapi Pilkada 2018 dan persiapan pileg dan pilpres serentak tahun 2019, termasuk keterlibatannya sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Politik yang selama ini statusnya non-aktif," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Palembang, Senin.
Dia mengatakan, menurut Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai, tugas Ketua DPP Partai Bidang Politik memang sangat strategis dalam menyusun dan melaksanakan strategi pemenangan partai.
Menurut Basarah, hingga saat ini Puan Maharani masih berstatus nonaktif, tetapi dirinya berharap Presiden Joko Widodo sebagai atasan Puan di Kabinet Kerja memberi restu.
"Pak Jokowi pasti akan bijak dan proporsional melihat aktifnya Bu Puan di kancah politik partai," ujarnya.
Anggota Komisi III DPR itu menjelaskan harapannya tersebut bukan tanpa dasar karena Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto masih tetap berstatus menteri meski telah terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar lewat Munaslub dan juga Menteri Sosial Idrus Marham yang menyandang status Ketua DPP Partai Golkar.
Basarah mengatakan apabila Airlangga disebut punya rekam jejak bagus, dirinya juga meyakini bahwa Puan Maharani juga sama yaitu memiliki rekam jejak bagus.
"Jadi keterlibatan Mbak Puan di partai tidak akan mengurangi performa beliau dalam memimpin Kementerian PMK," katanya.
Puan Maharani mengatakan selama ini tugasnya sebagai Menteri PMK tidak pernah terbengkalai namun boleh atau tidak dirinya aktif dalam partai itu tetap diserahkan ke Presiden Jokowi.
Puan mengatakan dirinya tetap memberikan porsi terbesar tetap kepada tugas negara yaitu 90 persen itu untuk tugas negara dan 10 persen untuk tugas partai.
Hal itu dikatakannya saat ditanyakan apakah menjelang tahun politik ini porsi ke partai akan bertambah, dirinya menyatakan bisa-bisa saja asalkan tugasnya sebagai menteri tidak terbengkalai.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
