"Kami minta Satgas Pangan untuk menjaga adanya mafia-mafia yang melakukan penimbunan beras dan gabah karena itu masuk ranah pidana," kata Bambang usai panen raya di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin.
Dia menilai Satgas Pangan Polri dan penegak hukum lainnya harus bertindak tegas dengan melakukan razia dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan penimbunan beras dan gabah.
Menurut dia, kalau hal itu bisa dilakukan dengan baik maka kerjasama antara DPR, Pemerintah, dan penegak hukum sangat menolong petani dan masyarakat.
"Saya meminta Mabes Polri menelisik dan menginvestigasi apakah ada yang bermain dalam hal ini," ujarnya.
Selain itu Bambang juga telah meminta Komisi IV dan VI DPR RI untuk mendesak pemerintah menghentikan kebijakan impor beras karena faktanya, Indonesia tidak butuh impor karena pasokan petani lokal cukup.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan impor akan mengganggu harga beras di tingkat petani karena seharusnya tidak boleh dibawah Rp5.000 perkilogram.
"Untuk konsumsi masyarakat, harga beras tidak boleh lebih dari Rp8.000 perkilogram sehingga kalau bisa terjaga keseimbangan harga itu maka petani makmur dan masyarakat senang," katanya.
Bambang mengatakan Pimpinan DPR sudah meminta Komisi IV dan VI DPR untuk berbicara dengan pemerintah agar mempertimbangkan rencana impor beras.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2018
