Penandatanganan MoU dilakukan oleh Ginanjar selaku VP Power New Renewable Energy Pertamina dengan Chairman of BPDP Khaled Mahmood dan disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Republik Bangladesh Sheikh Hasina di Dhaka, berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari MoU sebelumnya di sektor energi yang ditandatangani Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan Kementerian Daya, Energi dan Sumber Daya Mineral Bangladesh pada 15 September 2017 lalu.
Dalam MoU sebelumnya tersebut, Pertamina akan membangun dan mengembangkan proyek terintegrasi di Bangladesh yang terdiri dari Independent Power Producer (IPP), Combined Cycle Gas Turbine (CCGT), Power Plant dengan kapasitas 1.400 MW.
Proyek ini nantinya akan terhubung dengan fasilitas penerima LNG yang terdiri dari Floating Storage and Regasification Unit (FSRU), infrastruktur mooring dan off loading, serta jalur pipa gas baik subsea maupun onshore.
Dalam proyek ini, BPDB akan bertindak sebagai pembeli listrik yang dihasilkan oleh fasilitas terintegrasi tersebut.
Adapun nilai investasi dari proyek ini diperkirakan sebesar 2 miliar dolar AS atau sekitar Rp26,3 triliun, di mana proses penyelesaian konstruksi fasilitas ini akan membutuhkan waktu 3 (tiga) tahun setelah tahap "financial closing" dicapai. Rencananya konstruksi akan dimulai tahun 2019.
Pewarta: Afut Syafril
Editor: Gilang Galiartha
Copyright © ANTARA 2018
