Jambi (ANTARA News) - Tindakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginap dan meninjau ke lokasi luapan lumpur Lapindo Brantas Inc merupakan langkah terpuji yang perlu didukung segenap lapisan masyarakat. "Selama ini Presiden Yudhoyono hanya menerima laporan dari menteri atau pejabat terkait dan berita di media masa tentang penanganan penyelesaian ganti rugi korban Lapindo dan tidak pernah tuntas," ungkap pemerhati sosial dan lingkungan di Jambi, Drs Warasdi, Kamis. Kedatangan Presiden ke lokasi lumpur ingin melihat secara langsung dan menyerap berbagai permasalahan yang dihadapi ribuan korban luapan lumpur panas tersebut, terutama untuk mempercepat penyelesaian kepada masyarakat yang rumahnya "terkubur" lumpur. Terbukti pasca kedatangan Kepala Negara proses ganti rugi atau transaksi jual beli lahan korban luapan lumpur dengan PT Lapindo Brantas Inc langsung terlaksana, ujar Warasdi, yang juga Ketua yayasan Lembaga Konsumen Jambi (YLKJ). Secara bertahap pembayaran terus dilakukan di antaranya 11 warga yang memiliki 21 bidang tanah dengan luas 29.507 M2 sudah mendapatkan ganti rugi sebesar Rp14,9 miliar. Korban lain juga sudah mendapat kesepakatan, di mana masyarakat tetap akan mendapatkan ganti rugi, dan telah menyelesaikan proses ganti rugi untuk 201 KK dengan total dana Rp 19,6 miliar atau 20 persen dari sekitar Rp98 miliar ganti rugi yang harus dibayarkan. Pasca kedatangan dan peninjauan orang nomor satu di Indonesia ke lokasi bencana juga telah mampu meredam keresahan para korban, yang selama ini selalu terombang-ambing menunggu janji yang tidak pasti, ujarnya. Jadi kedatangan dan peninjauan Presiden ke Sisoarjo itu tidak perlu dipertentangkan atau diperdebatkan, dan sebaliknya harus dipuji, karena kepeduliannya terhadap penderitaan rakyat sangat tinggi. (*)
Copyright © ANTARA 2007
