Yogyakarta (ANTARA News) - Jumlah partai politik (parpol) di Indonesia perlu dibatasi tidak lebih dari lima, namun jumlah itu tetap bisa menampung heterogenitas bangsa Indonesia, kata pakar politik dari Universitas Gadjah Mada, Prof Dr Warsito Utomo. "Lima parpol bukan jumlah yang banyak dibanding jumlah parpol pada Pemilu 2004, tetapi jumlah tersebut bisa menampung heterogenitas bangsa Indonesia," katanya kepada ANTARA di Yogyakarta, Kamis. Ia mengatakan jumlah parpol bisa dibatasi apabila undang-undang mengenai parpol diubah, karena undang-undang yang berlaku selama ini memungkinkan munculnya banyak partai di Indonesia. Kata dia, banyaknya parpol memang memungkinkan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Namun, bukan berarti dengan banyaknya parpol demokrasi akan berjalan dengan baik. "Sebab, kumpulan orang-orang dalam parpol justru sering menimbulkan pertikaian," katanya. Menurut Warsito, hal yang terpenting untuk diperhatikan adalah mengelompokkan masyarakat berdasarkan pada kepentingan. "Banyak partai tidak berarti tercipta demokrasi, yang terjadi justru permainan politik," kata dia. Ia mengatakan demokrasi yang berjalan di Indonesia saat ini bukan lagi berbasis pada parpol, dan itu bisa dilihat dari mekanisme pemilihan presiden secara langsung. "Dalam pemilu, rakyat tidak memilih parpol, tetapi memilih orang," katanya. Menurut dia, seharusnya kepala negara dipilih dari parpol yang menang dalam pemilu, karena parpol tersebut mendapat dukungan yang besar dari rakyat. "Pembatasan jumlah parpol sebenarnya bukan persoalan dua, tiga, atau empat parpol, tetapi yang penting ada kesepakatan dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan," kata Warsito. Ia mengatakan demokrasi di Amerika Serikat, Prancis dan Australia dengan hanya memiliki dua parpol ternyata cukup efektif. Namun, Indonesia berbeda dengan negara-negara tersebut, karena Indonesia memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi. Meski demikian, jumlah parpol jangan terlalu banyak, sehingga perlu dibatasi maksimal lima. "Sebaiknya ideologi parpol jangan berdasarkan agama, tetapi menjunjung tinggi nilai nasionalisme," katanya. (*)
Copyright © ANTARA 2007
