Pemkot Bandung fasilitasi pembangunan pusat latihan Persib

Bandung (ANTARA News) - Pemerintah Kota Bandung akan membantu manajemen PT Persib Bandung dalam memfasilitasi pembangunan pusat latihan yang diperuntukan bagi klub kebanggaan Jawa Barat tersebut.

"Nanti juga akan kita bantu koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bandung dan BPN (Badan Pertanahan Nasional) karena tanahnya masuk ke kawasan Kabupaten Bandung," ujar Sekretaris Kota Bandung, Yossi Irianto di Balaikota Bandung, Jumat.

Yossi mengatakan, dalam pertemuan bersama PT PBB, manajemen Persib telah menyiapkan lahan seluas 8 hektare dekat dengan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Namun tanah yang disiapkan masuk ke perbatasan Kota Bandung dan Kabupaten Bandung.

Untuk itu, Pemerintah kota Bandung meminta kepada PT PBB agar segera mengurus legalitas pembangunan. Yossi menjelaskan bahwa fasilitasi dari Pemkot merupakan wujud dari partisipasi pemerintah dalam meningkatkan kualitas Persib.

Sebab berdasarkan sejarahnya, PT. PBB berdiri dengan kontribusi 51% aset milik Pemerintah Kota Bandung.

"PT PBB juga salah satu aset itu. Karena dulu saat pendirian PT PBB ada aspirasi publik Kota Bandung dan Jawa Barat agar tidak kehilangan Persib berpindah ke kota lain," katanya.

Yossi mengatakan, fasilitas latihan tersebut diperlukan karena Stadion GBLA yang semula dirancang untuk Persib kerap digunakan untuk even-even besar, seperti Asian Games 2018 pada Agustus mendatang. Hal tersebut kerap membuat jadwal latihan Persib terganggu.

"Ini beririsan dengan penjadwalan Persib. Memang ada keluhan dari PT PBB. Kalau ini tidak boleh digunakan, bagaimana nanti jadwal persib, jadi keberatan," katanya.

Sementara itu, Lapangan Sidolig yang selama ini dijadikan tempat latihan oleh Persib dipandang sudah tidak representatif lagi. Selain karena fasilitas yang belum memadai, kadar polutan di pusat kota itu juga dipandang kurang baik bagi para pemain.

"Lapang Sidolig itu tadinya untuk amatir. Kalau untuk level amatir sudah representatif, jauh di atas rata rata, karena tidak setiap kabupaten/kota punya itu," katanya.