Menteri BUMN undang investor tanamkan dana infrastruktur

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno mengundang puluhan investor dari berbagai negara untuk menanamkan dananya pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Menurut siaran pers Kementerian BUMN, Jumat, Rini menyampaikan undangan itu saat memaparkan peluang bisnis dan investasi di Indonesia, terutama pada sektor infrastruktur, kepada puluhan investor dari berbagai negara di sela World Economic Forum di Davos, Swiss, Kamis (25/1).

Dalam acara yang antara lain dihadiri penanam modal dari Kuwait Investment Fund, Qatar, Tiongkok, Azerbaijan, Malaysia, dan Norwegia itu, Rini mengatakan bahwa perekonomian Indonesia terus membaik dan lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's, S&P Global, dan Fitch Ratings menempatkan Indonesia sebagai negara tujuan investasi.

"Dua tahun terakhir ini, ekonomi tumbuh di atas lima persen dan akan terus membaik di masa yang akan datang, " kata Rini.

Ia juga mengemukakan bahwa indikator makro ekonomi Indonesia terus membaik, dengan neraca perdagangan yang positif dalam tiga tahun terakhir dan inflasi yang selalu terkontrol. Indikator penting lainnya adalah tingkat kesejahteraan yang meningkat dengan angka kemiskinan menurun dari 11,7 persen (2012) menjadi 10,1 persen (2017).

"Indonesia telah berkembang pesat. Hal ini ditunjukkan lewat indeks daya saing global, dimana menurut WEF pada tahun 2017-2018 Indonesia menduduki posisi 36 dari 137 negara," kata Rini.

Infrastruktur

Didampingi Sekretaris Kementerian BUMN Imam A Putro, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Gatot Trihargo, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Aloysius Kiik Ro, dan sejumlah Direktur Utama BUMN, Rini juga membeberkan rencana pembangunan dan kebutuhan dana infrastruktur di Indonesia.

"Kami berkomitmen untuk mendorong konektivitas di udara, laut, darat dan telekomunikasi, yang juga mencakup internet dan serat optik, serta membangun pembangkit listrik," jelas Rini.

Dalam rencana pembangunan jangka menengah 2015-2019, pemerintah ingin meningkatkan rasio elektrifikasi menjadi 96,6 persen, membangun pembangkit listrik baru hingga kapasitas total menjadi 35.000 MW, membangun 2.650 km jalan baru dan 1.800 km jalan tol baru.

"Di akhir 2014, jalan tol Indonesia keseluruhan hanya 780 km. Saat ini, kami membangun 1.800 km jalan tol hingga akhir 2019, yang mana lebih dari dua kali lipat dari pencapaian pemerintahan 69 tahun terakhir," kata Rini.

Infrastruktur digital juga tidak luput dari rencana. Indonesia merencanakan pengembangan jaringan serat optik dari 112.494 kilometer pada 2014 menjadi 158.850 kilometer pada 2018 dan akan membangun 152 ribu base transceiver station (BTS).

Menurut Rini, sesuai dengan rencana pemerintah dalam RPJMN 2015-2019, pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan dana sebesar 500 miliar dolar AS.

Di depan para investor, Menteri Rini menawarkan peluang untuk berinvestasi, khususnya dalam pengembangan infrastruktur dan konektivitas di Indonesia timur yang selama ini kurang mendapat perhatian.