Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah meminta PT PLN (Persero) mempercepat proses penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) anak perusahaannya, yakni PT Indonesia Power (IP). "Kami sudah minta IPO-nya dipercepat," kata Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Pertambangan, Industri Strategis, Energi, dan Telekomunikasi Roes Ariawijaya sebelum rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu malam. Permintaan tersebut disampaikan pemerintah selaku pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) PLN yang berlangsung pada hari ini. Menurut Roes, pemerintah menilai IPO akan meningkatkan nilai perusahaan IP. Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh waktu pelaksanaan IPO tersebut. Ia hanya mengatakan, pemerintah telah meminta PLN menunjuk konsultan independen agar melakukan kajian waktu yang tepat bagi PLN melepas saham IP ke publik. Roes menambahkan, dalam RUPS, pemerintah juga menyetujui laporan keuangan PLN tahun 2006. Pada 2006, PLN mengalami rugi bersih sekitar Rp1,9 triliun.(*)

Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007