Menkes: masalah Asmat tanggung jawab bersama

Bagaimanapun juga permasalahan wabah campak dan KLB gizi buruk di Asmat merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan."

Timika (ANTARA News) - Menteri Kesehatan Nila F Moeloek menilai masalah wabah campak dan gizi buruk yang menelan korban jiwa puluhan anak-anak di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua dalam beberapa bulan terakhir merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata tanggung jawab jajaran kesehatan.

Saat menggelar rapat koordinasi dengan jajaran Dinas Kesehatan se Provinsi Papua bertempat di Hotel Horison Timika, Kamis (25/1) malam, Menkes menyatakan keberatan jika persoalan yang terjadi di Kabupaten Asmat itu sebagai bencana kesehatan.

Dengan memberikan labelisasi bahwa persoalan di Asmat sebagai bencana kesehatan maka seolah-olah memberikan kesan bahkan tudingan bahwa jajaran Kementerian Kesehatan hingga Dinas Kesehatan di daerah tidak bekerja.

"Seolah-olah kami tidak bekerja sama sekali, itu yang tidak bisa saya terima. Coba tarik masalah ini sampai ke hulunya. Ada apa sebenarnya, apakah kita sendiri (Kemenkes) yang harus mengatasi persoalan ini," kata Nila.

Menkes menegaskan ada banyak faktor eksternal yang mempengaruhi cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah Asmat dengan medan geografis yang sangat sulit.

Sebagai contoh, katanya, keterbatasan stok bahan bakar minyak (BBM) di wilayah itu sangat mempengaruhi distribusi tenaga kesehatan ke distrik-distrik (kecamatan) terjauh.

Apa yang kini terjadi di Kabupaten Asmat, menurut Nila, sangat kompleks dan multi causa (banyak sebab).

Dalam pertemuan koordinasi percepatan pembangunan kesehatan dalam rangka penanganan permasalahan kesehatan di Provinsi Papua tahun 2018 itu, juga terungkap bahwa persoalan nilai angaran hingga proses pencairan anggaran juga turut mempengaruhi pelaksanaan program pelayanan kesehatan masyarakat Papua.

Di Kabupaten Asmat, pengajuan pencairan anggaran harus sekaligus dilakukan oleh tiga bidang.

Kondisi lebih parah lagi terjadi di Kabupaten Biak Numfor, dimana dana Otonomi Khusus (Otsus) yang dialokasikan untuk Dinkes setempat tidak dicairkan seluruhnya dalam satu tahun anggaran.

Beberapa kabupaten di Papua hingga kini belum mendapatkan alokasi anggaran bidang kesehatan yang memadai. Padahal petunjuk teknis pemanfaatan dana Otsus Papua menyebutkan bahwa 15 persen dari dana yang dikucurkan untuk porsi bidang kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Menkes Nila Moeloek juga menyoroti pemberitaan media massa terkait penanganan wabah campak dan gizi buruk di Asmat yang cenderung menonjolkan peran instansi tertentu.

Padahal Kemenkes telah mengirimkan cukup banyak tenaga kesehatan hingga dokter spesialis untuk terlibat langsung dalam upaya mengatasi wabah campak dan gizi buruk di Asmat.

"Bagaimanapun juga permasalahan wabah campak dan KLB gizi buruk di Asmat merupakan tanggung jawab Kementerian Kesehatan," kata Menkes.

Jajaran Dinkes se Papua bersama Kemenkes akan kembali berembuk guna merumuskan langkah penanganan masalah kesehatan di provinsi ujung timur Indonesia itu. Setiap permasalahan kesehatan di Papua ke depan akan menjadi kerja bersama antara pemerintah daerah mulai di tingkat kabupaten, provinsi hingga pemerintah pusat di Jakarta.