Jakarta (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mencermati secara serius perkembangan penyelesaian luapan lumpur daro proyek PT Lapindo Brantas Inc. dan ketidaktegasan pemerintah selama ini karena ada menteri yang memiliki saham di perusahaan itu. "Kami menghargai dan mengapreasi kunjungan Presiden di Jawa Timur sebagai upaya penyelesaian proses ganti rugi kepada korban, tetapi kalau persoalan ganti rugi ini tidak tuntas juga maka bisa menjadi bumerang bagi pemerintah," kata Wakil Ketua DPD, Laode Ida, di Gedung DPD/MPR Jakarta, Rabu. Dia berharap, kunjungan Presiden bisa memacu semua pihak terkait untuk lebih serius menyelesaikan persoalan luapan lumpur, terutama terkait ganti rugi rumah dan tanah korban lumpur. "Kita harapkan ada solusi nyata soal ganti rugi yang harus segera dituntaskan," katanya. Dia menegaskan, Presiden adalah pemimpin tertinggi pemerintahan sehingga perintahnya harus diikuti dan dilaksanakan oleh pihak terkait kasus luapan lumpur tersebut. "Jika persoalan ganti rugi tidak tuntas juga, untuk apa Presiden harus berkantor di Jawa Timur. Bisa jadi bumerang kalau tidak tuntas juga," katanya. Sementara itu, anggota DPD asal Jawa Timur, KH Nurudin Abdurrahman, menyatakan bahwa setelah ada kunjungan Presiden dan PT Lapindo Brantas Inc. sudah menyatakan komitmennya untuk menuntaskan ganti rugi, maka pihak Lapindo jangan mempersulit proses ganti ruginya. "Kehadiran Presiden harus mendorong penuntasan ganti rugi. Kalau tidak tuntas juga, maka harus ada korban," ujarnya menambahkan. (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007