"Setiap kali kita melakukan agenda besar politik, stabilitas sistem keuangan bisa dipisahkan dari dinamika politik seperti Pilkada atau Pilpres," kata Gubernur BI Agus Martowardojo di Jakarta, Selasa.
Agus menyebutkan Indonesia sudah "terbiasa" menghadapi padatnya agenda politik. Indonesia juga, lanjut Agus, dapat menghindari gangguan tingginya tensi politik terhadap perekonomian.
"Kita harus melihat sejarah. Di sejarah kita dalam empat tahun ini, Pilkada selalu ada bahkan sekali sesaat ada Pilpres. Tetapi setiap kali kita melakukan itu, stabilitas sistem keuangan terjaga," ujarnya.
Pada 2018, kondisi politik Indonesia akan dipadati171 Pilkada dan juga persiapan Pilpres 2019. Masing-masing partai politik dan koalisi sudah ancang-ancang memenangkan Pemilu tahun depan.
Potensi gangguan dari dinamika politik di 2019 juga menjadi salah satu sorotan Lembaga Pemeringkat Moody's Investor Service yang mengingatkan Pilkada dapat mempengaruhi efektivitas reformasi kebijakan ekonomi di Indonesia.
Agus menjamin bank sentral dan pemerintah akan meningkatkan upaya menjaga inflasi sesuai target 2,5-4,5 persen (yoy).
Indikator stabilitas lainnya, neraca transaksi berjalan, diakui Agus, memang akan mencatat kenaikan defisit ke 2-2,5 persen Produk Domestik Bruto. Hal itu karena pulihnya kegiatan ekonomi domestik yang dapat memacu laju impor.
"Defisit transaksi berjalan akan sedikit meningkat tetapi masih di batas yang sehat yaitu antara dua sampai 2,5 persen dari PDB," ujar dia.
Adapun reformasi struktural perekonomian dipastikan Agus terus berjalan dan mendorong pertumbuhan ekonomi ke angka 5,1-5,5 persen (yoy).
Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2018
