Polda Jatim memaparkan indikator keberhasilan pilkada

Surabaya (ANTARA News) - Kepolisian Daerah Jawa Timur memaparkan indikator keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018 saat rapat koordinasi "Operasi Mantab Praja Semeru" 2018 di Surabaya, Senin.

Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin menjelaskan, indikatornya adalah partisipan pemilu sangat tinggi. Artinya semua dengan senang tidak ada ketakutan untuk ramai-ramai menuju ke TPS.

"Semua tahapan dapat berjalan lancar. Tidak ada pelanggaran yang tinggi. Pelanggaran sedikit itu adalah tolak ukur keberhasilan Pilkada," kata dia.

Machfud menjelaskan, Jatim sedang melakukan pengondisian terhadap semua pihak, baik itu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu untuk bersama-sama dan bahu-membahu untuk guyup rukun menyukseskan Pilkada 2018.

Ditanya apakah pihaknya akan mencatat hasil perhitungan di tempat pemungutan suara (TPS) untuk menghindari adanya kecurangan, dia menegaskan, pihaknya hanya memantau dan tidak mencatat hasil di TPS-TPS karena bukan wewenang.

Sementara untuk Tim "Cyber Crime" Mabes Polri, Kapolda mengatakan saat ini sudah berjalan. Mabes Polri sudah banyak membuat tim secara terpusat dan daerah. Untuk syber yang masuk dalam lingkup pidana pemilu nantinnya akan diproses di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

"Tapi selama ini masih terpantau dingin," ujar Machfud.

Sementara itu, Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Ari Dono yang menghadiri kegiatan tersebut menyatakan kondisi Jatim relatif terkendali.

Hal itu kata dia, tak terlepas dari upaya yang dilakukan Polda Jatim yang melaksanakan kegiatan pendahuluan seperti cipta kondisi pada tahapan awal sebelum masuk ke tahapan pemilu.

"Seperti misalnya kegiatan operasi penegakan hukum, maka sampai hari ini, apa yang disampaikan Kapolda Jatim bahwa pelanggaran pemilu belum ada di Jatim," katanya.

Ari Dono menyatakan semua perangkat pemilu baik dari TNI-Polri sudah siap untuk mengamankan pelaksanaan Pilkada. Dia berharap, media juga menyosialisasikan supaya orang-orang yang punya niat untuk melakukan pelanggaran pada pemilu bisa mengurungkan niatnya.

Untuk Satgas "Money Politik" juga telah bekerja dan terbentuk di semua daerah. "Kapolri menyampaikan ada Satgas "Money Politik", Satgas "Cyber Crime" dalam rangka prevensi, dalam artian Polri sudah siap atau menindak setiap tindak pidana terkait politik uang," ujarnya.