Presiden tawarkan opsi relokasi atasi KLB Papua

Palembang (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menawarkan opsi relokasi untuk mengatasi keadaaan luar biasa (KLB) di Papua karena penyebaran penyakit campak dan gizi buruk.

"Nanti akan saya sampaikan ke gubernur (Lukas Enembe) dan bupati, langkah lebih baik kalau itu direlokasi ke kota karena jumlahnya juga nggak banyak," kata Presiden Jokowi di Palembang, Sumatera Selatan, Senin.

Presiden mengatakan hal itu menanggapi kasus penyakit campak dan gizi buruk tidak hanya terjadi di Kabupaten Asmat tetapi juga terjadi di Kabupaten Pegunungan Bintang.

Menurut Presiden, untuk menjangkau Kabupaten Asmat, Agats, Nduga, kondisi lapangan yang harus dilalui memang sangat berat.

Selain itu, kasus penyakit campak dan gizi buruk di Papua itu tersebar di sejumlah wilayah. Bahkan Jokowi mengungkapkan setiap tahun kejadian ini selalu ada.

"Kita tidak menutup-nutupi. Yang terpenting bagaimana kita mencari jalan keluar agar saudara saudara kita tidak terkena wabah penyakit seperti sekarang campak dan gizi buruk," katanya.

Menurut Kepala Negara, karena lokasinya memang jauh dari kota, contoh dari Wamena menuju Nduga itu empat hari perjalanan melalui hutan belantara.

"Yang di Asmat juga, menyeberangi rawa sehingga harus naik boat tiga jam dan biayanya hingga Rp4 juta," katanya.

Ia menyebutkan di daerah juga masih ada budaya berpindah-pindah. "Karena itu kuncinya nanti akan saya sampaikan ke gubernur dan bupati, langkah lebih baik kalau itu direlokasi ke kota karena jumlahnya juga nggak banyak," katanya.

Namun opsi itu juga harus mempertimbangkan adanya budaya berpindah-pindah dan tentang kesiapan rumahnya sendiri.

"Saya kira pemkab, pemprov mampu, jangan semua dilarikan ke pusat, yang paling dekat ya pemkab, tapi memang kalau sudah ke sana akan tahu dan medannya sangat berat dan terpencar-pencar," kata Jokowi.