Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan investasi senilai Rp1.000 triliun diperlukan untuk dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran. "Bagaimana pun kita perlu pertumbuhan ekonomi yang cukup untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran," katanya, sesaat sebelum membuka Koferensi Prakarsa Soal Kemiskinan, di Jakarta, Rabu. Pertumbuhan ekonomi akan berjalan, jika ada investasi baik dalam maupun luar negeri yang didatangkan pemerintah dan swasta. Ia mengemukakan jika Indonesia ingin dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran dengan pertumbuhan ekonomi tujuh persen per tahun, maka dibutuhkan investasi senilai Rp1.000 triliun. "Hal itu, tentu terbagi tiga, berapa pemerintah, swasta, dan asing," kata Wapres. Pemerintah terus berupaya untuk mengatasi masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di negeri ini, katanya. Namun, saat ini pemerintah masih dihadapkan pada beban hutang masa lalu yang menelan sebagian besar dana negara, yakni sekitar 45 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) yang jumlahnya sebanyak Rp700 triliun. "Kita harus bayar bunga hutang masa lalu, bayar hutang dalam dan luar negeri, yang rata-rata mencapai 100 hingga 200 triliun rupiah," ungkapnya. Sedangkan anggaran pembangunannya hanya berkisar Rp150 triliun. "Ini kan sulit bagi pemerintah untuk menciptakan iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang kondusif, sebagai prasyarat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan," ujar Wapres. Jadi, kapasitas ekonomi tinggi, tetapi karena beban hutang masa lalu, maka pengembangan investasinya menjadi terbatas, katanya menekankan. "Bagaimana pun, kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang cukup, yakni di atas tujuh persen untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran," ujar Jusuf Kalla. Karena itu, tambah Jusuf Kalla, langkah-langkah kebijakan pemerintah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kondusif harus diimbangi dan didukung pihak lain seperti kalangan swasta dan masyarakat. "Jangan ketika pemerintah ingin melakukan pembangunan, justru masyarakat memblokade karena dianggap merugikan," katanya. Wapres, menciptakan pertumbuhan ekonnomi yang baik memerlukan suatu kondisi yang kondusif, seperti proses desentralisasi dan demokrasai yang baik dan betul. "Demokrasi hanya merupakan cara untuk mencapai tujuan bangsa menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa, tetapi demokrasi bukan tujuan," tuturnya. Hampir sepuluh tahun, katanya, bangsa ini terjebak dalam perdebatan tak berujung dengan alasan demokratisasi, tanpa memikirkan nasib bangsa ini ke depan. "Sejak reformasi, kita hanya berdebat karena dalam prinsip demokrasi berbeda pendapat boleh. Tetapi itu bukan bertujuan mengatasi masalah yang dihadapi bangsa. Orang hanya marah-marah, sambil berpikir kapan rezim ini dan itu jatuh," ujar Wapres. Intinya, untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran perlu ada upaya, semangat dan rasa persatuan yang kuat dari semua komponen bangsa. (*)

Copyright © ANTARA 2007