Ambon (ANTARA News) - Dijanjikan bertemu langsung dengan Presiden, DPD KNPI Maluku membatalkan rencananya mengelar mimbar bebas saat Susilo Bambang Yudhoyono memimpin peringatan Harganas (Hari Kelurga Nasional) ke-XVI di Ambon 28-29 Juni ini, yang dijadwalkan juga meresmikan sejumlah proyek. Ketua DPD KNPI Maluku, Sam Latuconsina, di Ambon, Rabu, menyatakan, Pemprov Maluku melalui koordinasinya dengan Biro Pers dan Media Rumah Tangga Kepresidenan akan berusaha mengatur pertemuan KNPI dengan presiden di Ambon. "Kami sudah dikoordinasikan Pemprov Maluku bahwa sementara difasilitasi Humas (Biro Pers, red) agar DPD KNPI Maluku bisa langsung bertemu Presiden guna menyampaikan aspirasi yang sementara digogok tim 11," tambahnya. Dia mengisyaratkan, aspirasi yang diprioritaskan untuk disampaikan adalah sudah terjadi lima periode pergantian presiden ternyata putera terbaik asal Maluku belum ada yang menjadi menteri dan komitmen pemerintah pusat terhadap pengakuan provinsi kepulauan. Provinsi kepulauan diperjuangkan Maluku bersama Maluku Utara, Sulut, NTT, NTB, Kepulauan Riau dan Bangka Belitung karena bertalian dengan Dana Alokasi Umum DAU) tidak memperhitungkan luas lautan tetapi hanya dataran sehingga pemerataan pembangunan kurang optimal realisasinya. Latuconsina belum bisa memastikan waktu pertemuan dengan Presiden pada hari Kamis atau Jumat karena masih diatur jadwalnya. "Kami memandang perlu bertemu langsung dengan Presiden guna menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku yang terkesan dianaktirikan", baik dalam menduduki kabinet maupun "kue pembangunan" tidak mempertimbangkan luas laut seperti Maluku dengan 92,4 persen dari wilayahnya seluas 712.479,69 KM2,"tandasnya. Rencana aksi mimbar bebas maupun demo oleh DPD KNPI Maluku telah disikapi Gubernur Karel Albert Ralahalu bersama Pangdam XVI/Pattimura, Mayjen TNI. Sudarmaydi Soebandi dan Kapolda Maluku, Brigjen Pol.Guntur Gatot Setyawan dengan memperingatkan tidak anarkis maupun menghambat peringatan Harganas.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
