Pemerintah minta dua Hanura duduk bersama

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly meminta meminta dua kubu dalam Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) duduk bersama mencari solusi menyusuol mosi tidak percaya sejumlah DPD Hanura kepada Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang.

"Mengenai Hanura kan sudah ada SK kemudian dari kelompok Ambhara datang ke saya menyerahkan hasil Munas. Saya hanya meminta kedua belah pihak untuk duduk bersama. Ini sekarang tahap verifikasi partai politik," kata Yasonna pada Festival Keimigrasian di Monumen Nasional, Jakarta, Minggu.

Ia meminta Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang dan Wakil Ketua Umum Partai Hanura I Gede Pasek segera menyelesaikan konflik ini.

"Saya minta dalam hal ini Dewan Pembina Pak Wiranto berkomunikasi, saya juga berkomunikasi dengan Pak OSO, berkomunikasi dengan Pak Gede Pasek. Coba lah duduk bersama, kita cari penyelesaian karena pertikaian ini akan merugikan Hanura sebagai partai politik," kata Yasonna.

Dia mengaku baru saja menerbitkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Oesman Sapta Odang, dengan alasan untuk keperluan verifikasi partai politik menjelang Pemilu.

"SK yang lalu dalam rangka kepastian, supaya ikut verifikasi partai politik karena Pak OSO tidak bisa tanda tangani surat tanpa Sekjen, Sekjen tidak bisa tanda tangani surat tanpa ketua umum, maka untuk kepastian kita kasih," kata politisi PDIP itu.

Sebelumnya, Oesman Sapta mendapatkan mosi tidak percaya dari sejumlah pengurus DPD dan DPC Partai Hanura dan hendak dilengserkan dari kursi ketua umum. Sebaliknya OSO memutuskan akan memecat Sekjen Partai Hanura Sarifuddin Sudding yang dinilai tidak cakap menjalankan tugas.