Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah partai politik (Parpol) menggalang aliansi strategis guna menghadapi aliansi Golkar-PDIP terkait pembahasan RUU paket politik. Pertemuan lima partai dilakukan di Jakarta, Selasa malam, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR) serta Partai Amanat Nasional (PAN). Menurut Ketua DPP PPP Lukman Hakim Saefuddin, aliassi itu untuk mengimbangi Golkar-PDIP dalam pembahasan UU paket politik yang mulai dibahas DPR melalui dua Pansus. "Setidaknya pembahasan nanti bisa imbang dan tidak menguntungkan dua parpol besar," katanya. Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusron Ihza Mahendra menyatakan ada gerakan partai besar untuk mereduksi keberadaan partai kecil melalui pembahasan RUU paket politik. Aliansi yang dibangun PDIP dan Golkar dalam pertemuan di Medan, Sumatera Utara memunculkan kekhawatiran sekaligus memiliki dampak negatif terhadap partai politik di luar dua partai besar tersebut. Parpol-parpol kecil menilai koalisi itu dibangun untuk menjegal partai-partai kecil di Pemilu 2009. Karena itu, kata Yusron, beberapa partai-partai kecil di luar PDIP dan Golkar berencana merespons pertemuan dua partai besar itu. Ketua Umum DPP PBR Bursah Zarnubi membenarkan adanya pertemuan partai-partai kecil di DPR. Namun Ketua F-PDIP Tjahjo Kumolo menyatakan, terkait RUU paket politik itu masih belum ada upaya untuk didalami oleh Koalisi Kebangsaan PDIP dengan Partai Golkar. "Belum ada upaya koalisi untuk menggoalkan paket politik ini. Seandainya ada pun, sah-sah saja," katanya Menurut dia, banyak hal yang perlu menjadi pemikiran untuk RUU paket politik ini, terutama dalam Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden, termasuk jumlah partai, berapa persen partai yang mencalonkan Presiden, batas perolehan suara, sisa suara dan lain-lain. Tjahjo menilai, ada lagi yang perlu dibahas dalam RUU pemilu legislatif, yaitu jumlah daerah pemilihan yang diperbesar. Selain itu, menyangkut sisa suara juga perlu diatur lebih lanjut. Dalam Pemilu sebelumnya, ada penggabungan sisa suara. "Itu perlu diatur lagi, termasuk mekanisme persyaratan berapa partai yang boleh ikut pemilu. Ini yang akan diangkat oleh PDIP," katanya. Wakil Ketua Fraksi Golkar DPR Ferry Mursyidan Baldan menegaskan, dalam aliansii PDIP-Golkar, ada gambaran masing-masing untuk Pilpres dan Pilleg. "Tak mungkin dalam Pemilu Legislatif (Pilleg) kita berkoalisi. PDIP-Golkar saat itu mungkin akan berkompetisi. Namun, koalisi itu bisa berhasil bila dalam Pilpres," katanya. Partai Golkar akan merekomendasikan strategi menghadapi Pilpres dan Pilleg. Rekomendasi itu dibahs dalam Rapat Pimpinan Partai Golkar pada Oktober 2007. Saat ini Golkar belum membahas pembukaan calon-calon yang akan diajukan untuk Pemilu Legislatif atau bahkan untuk Pilpres. "Kita tak usah buru-buru. Masih jauhlah. Kita baru memikirkan soal strateginya dulu," katanya. Terkait pembahasan RUU paket politik, khususnya RUU Pilpres dan Pemilu Legislatif banyak hal yang diperdebatkan. Contohnya, syarat-syarat arpol, perlunya penambahan atau pengurangan jumlah partai, daerah pemilihan, penentuan calon dan lain-lain. "Kita juga mengusulkan agar kampanye dan dananya itu dilakukan audit," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
