Sekjen PBB: jangan rusak kesepakatan nuklir Iran

Perserikatan Bangsa-Bangsa (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres memperingatkan pada Rabu bahwa setiap masalah yang tidak terkait langsung dengan kesepakatan nuklir Iran "harus ditangani tanpa mengurangi upaya untuk menjaga kesepakatan."

Hal itu disampaikan oleh juru bicaranya di tengah keprihatinan Amerika Serikat pada Teheran.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Jumat bahwa sekutu-sekutu Eropanya dan kongres harus bekerja sama dengannya untuk memperbaiki "kekurangan parah" dalam perjanjian nuklir atau berhadapan dengan keputusan Amerika Serikat untuk meninggalkan kesepakatan nuklir itu. Trump menginginkan kesepakatan itu diperkuat dengan kesepakatan terpisah dalam waktu 120 hari.

Trump juga memandang Iran sebagai ancaman yang meningkat di Timur Tengah. Amerika Serikat telah menuduh Teheran melanggar resolusi PBB dengan memasok senjata ke pemberontak Houthi di Yaman. Iran membantah memasok persenjataan kepada kelompok Houthi.

Sebagian besar sanksi PBB dan Barat terhadap Iran sudah dicabut berdasarkan kesepakatan nuklir itu. Namun, Iran masih terkena embargo senjata PBB dan sejumlah larangan lainnya, yang secara teknis bukan merupakan bagian dari kesepakatan nuklir.

"Kesepakatan nuklir merupakan pencapaian besar non-proliferasi dan diplomasi nuklir, dan telah memberikan kontribusi terhadap perdamaian dan keamanan regional dan internasional," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan pada peringatan tahun kedua pelaksanaan kesepakatan antara Iran dan negara-negara kekuatan dunia, Rabu (17/1).

Guterres menyerukan agar kekhawatiran terkait pelaksanaan kesepakatan nuklir "ditangani melalui mekanisme yang ditetapkan oleh kesepakatan tersebut," kata Dujarric.

Para pihak dalam kesepakatan nuklir membentuk sebuah komisi gabungan untuk menangani setiap keluhan pelanggaran. Jika negara yang mengeluh tidak puas dengan bagaimana komisi tersebut menangani permasalahannya, negara yang bersangkutan kemudian dapat membawa keluhannya ke Dewan Keamanan PBB.

Jika Dewan Keamanan PBB menerima pengaduan atas suatu pelanggaran maka mereka perlu melakukan pemungutan suara dalam waktu 30 hari untuk mengeluarkan resolusi yang memperpanjang peringanan sanksi. Jika pemungutan suara tidak berhasil, sanksi tersebut akan otomatis diberlakukan kembali.

Iran mengatakan program nuklirnya dikembangkan hanya untuk tujuan damai dan akan sesuai dengan kesepakatan tersebut selama para penandatangan lainnya menghormatinya. Namun, Iran mengancam akan "meninggalkan" kesepakatan tersebut jika Washington menarik diri.

Pemerintahan Amerika Serikat, baik di bawah kepemimpinan Trump maupun pendahulunya Barack Obama, bersama dengan sekutu Eropa telah mengemukakan kekhawatiran mereka atas uji coba rudal balistik yang dilakukan oleh Iran.

Berdasarkan resolusi PBB yang mengabadikan kesepakatan nuklir itu, Iran juga "diminta" tidak mengembangkan rudal balistik yang dirancang untuk melontarkan senjata nuklir hingga delapan tahun. Beberapa negara berpendapat bahwa bahasa yang digunakan membuatnya tidak wajib.

Iran telah membantah bahwa mereka memiliki rudal yang dirancang untuk membawa hulu ledak nuklir.

Pejabat senior Amerika Serikat mengatakan pekan lalu bahwa Trump akan bekerja sama dengan mitra Eropa dalam sebuah kesepakatan lanjutan terkait rudal balistik.