KPPU: impor beras tidak perlu lagi diperdebatkan

Kebijakan mengenai impor beras itu sudah tidak perlu lagi diperdebatkan karena sudah diputuskan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana mengawasi pendistribusiannya nanti."

Makassar (ANTARA News) - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan jika kebijakan pemerintah melalui Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang melakukan impor beras dari Vietnam tidak perlu lagi diperdebatkan karena keputusan sudah diambil.

"Kebijakan mengenai impor beras itu sudah tidak perlu lagi diperdebatkan karena sudah diputuskan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana mengawasi pendistribusiannya nanti," ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Makassar, Kamis.

Ia mengatakan, tujuan dari impor beras yang dilakukan oleh pemerintah tidak lain karena melihat stok cadangan beras dalam negeri yang memang berkurang.

Meskipun dirinya mengakui jika banyak daerah di Indonesia yang punya stok beras melimpah atau surplus berdasarkan laporan dari Menteri Pertanian Amran Sulaeman serta laporan para kepala daerah seperti di Sulawesi Selatan.

Syarkawi mengaku, dirinya mendapat laporan dari Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo jika di tahun 2017 itu, pemerintah provinsi telah surplus beras sebanyak 2,5 juta ton dan belum daerah lainnya di Indonesia.

Karenanya, dirinya mendorong pemerintah agar setiap wilayah di Indonesia dibuatkan pasar induk khusus seperti di Sulawesi Selatan tanpa harus bergantung pada pasar induk Cipinang, Jakarta.

"Gejolak yang terjadi karena memang stok di pasar induk Cipinang yang berkurang dan ini kemudian berimbas kepada daerah-daerah. Makanya, sudah perlu ada pasar induk lainnya selain di Jakarta," katanya.

Ia mengatakan, terpusatnya pasar induk beras seperti di Cipinang, Jakarta selalu membuat heboh daerah-daerah lainnya jika terjadi kekurangan stok beras.

Salah satu contoh, kata dia, kekurangan stok di pasar induk kemudian memunculkan beban psikologi pasar kepada daerah lainnya, padahal daerah-daerah penghasil beras tidak perlu terdampak.

"Ini contoh, kalau di Jakarta ada kekurangan atau kelangkaan stok beras, terjadi kenaikan dan kemudian membuat gejolak dibeberapa daerah lainnya termasuk di Sulsel. Padahal, di Sulsel itu stoknya selalu banyak tapi karena ada gejolak seperti itu, lantas terimbas di sini," katanya.

Sebelumnya, Kepala Divisi Perum Bulog Sulselbar Dindin Syamsuddin mengatakan, pemerintah provinsi Sulawesi Selatan tidak terpengaruh adanya rencana impor beras sebesar 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam yang akan masuk ke Indonesia pertengahan Januari tahun ini.