Pemprov DKI mulai bangun rumah DP nol rupiah

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melaksanakan pembangunan rumah dengan uang muka atau Down Payment (DP) nol rupiah dengan konsep perumahan vertikal di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan melakukan groundbreaking yang merupakan salah satu janji kampanye pasangan Anies - Sandi.

"Salah satu janji dalam kampanye kita kemarin adalah akan mewujudkan perumahan yang terjangkau oleh warga dan hari ini tanggal 18 Januari 2018. Kita mewujudkan janji itu dengan melakukan groundbreaking hari ini yang dibangun adalah sebuah rumah susun yang statusnya adalah akan menjadi status milik warga," kata Anies di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis.

Hunian tersebut ada 20 lantai dengan 703 unit, 513 unit untuk tipe 36 dan 190 unit tipe 21. Rumah-rumah ini nantinya akan diberikan kepada warga yang berpenghasilan di bawah Rp7 juta. Harga per unitnya untuk yang tipe 36 adalah Rp320 juta, untuk tipe 21 harganya Rp185 juta.

"Kita nanti akan menyiapkan BLUD untuk program perumahan ini Insha Allah bulan April akan selesai dan juga kita akan menyiapkan fasilitas transportasi ke sini. Tadi kita sama sama saksikan juga penandatanganan nota kesepahaman dengan Transjakarta, sehingga nanti warga yang tinggal di sini akan memiliki akses transportasi umum massal yang mudah," kata Anies.

Gubernur menyampaikan pembangunan rumah dengan DP 0 Rupiah ini bukan yang terakhir, tapi yang pertama. Setelah itu, di tempat lain, ada banyak masukan sebagai usulan untuk dijadikan sebagai program DP 0 Rupiah.

"Kami menyambut baik groundbreaking ini dan menyambut baik akhirnya begitu banyak tawaran. Ini menunjukkan bahwa program ini adalah program yang bisa dilaksanakan dan keterlibatan banyak pihak," kata Anies.

Ke depan proyek tersebut diharapkan bisa selesai dalam waktu selambat-lambatnya 1,5 tahun dan mengingatkan kepada pengembang PD Pembangunan Sarana Jaya dan Totalindo Persada untuk menjaga kualitas dari bangunan yang sekarang sedang dalam konstruksi ini, katanya.

"Kita ingin memastikan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tidak kemudian sama dengan perumahan berkualitas rendah. Kualitasnya harus tetap tinggi meskipun yang menghuni berpenghasilan rendah, justru kita harus buktikan, penghasilannya boleh rendah, harganya boleh murah tapi kualitasnya tetap harus tinggi," kata Anies.