"Kita namakan Satgas Pengalihan Alat Tangkap, ini hanya internal saja," kata Susi di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta, Kamis.
Satgas yang mencakup petugas dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, TNI Angkatan Laut, Satgas 115, serta kepala daerah itu kemungkinan bakal diketuai oleh Laksamana Madya TNI (Purn) Widodo.
Presiden Joko Widodo pada Rabu (17/1) menemui Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono, Wakil Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Suyoto, Ketua KUD Mina Santosa Tegal Hadi Santosa, dan nahkoda kapal Rasmijan yang didampingi Bupati Batang Wihaji, Bupati Tegal Enthus Susmono, Wali Kota Tegal Nursoleh, Bupati Pati Haryanto, dan Bupati Rembang Abdul Hafidz.
Presiden yang saat itu didampingi Menteri Susi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja menyatakan bahwa pemerintah akan memberi para nelayan waktu untuk beralih alat tangkap dari cantrang, yang dianggap tidak ramah lingkungan.
"Kesimpulannya adalah diberikan waktu untuk sampai rampung semua, pindah dari cantrang menuju ke yang baru, tanpa ada batasan waktu pun. Tapi jangan sampai menambah kapal," kata Presiden.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
