Jakarta (ANTARA News) - Badan Energi Internasional (IEA) mempertanyakan kebijakan pemerintah menyangkut subsidi bahan bakar minyak (BBM), karena dinilai tidak kondusif bagi iklim investasi. Ketua delegasi IEA Leonard L Coburn dalam pertemuannya dengan Dirjen Migas ESDM Luluk Sumiarso di Jakarta, Selasa mengatakan, kebijakan subsidi BBM itu membuat para investor migas menjadi ragu berinvestasi di Indonesia. "Kenapa subsidi ini tidak diubah saja bentuknya menjadi secara langsung," katanya. Salah seorang delegasi IEA membandingkan Indonesia dengan Rusia yang memiliki target yang rinci dalam pencabutan subsidi. Sementara di Indonesia, lanjutnya, memang sudah ada jadwalnya, tetapi tidak dilaksanakan. Menanggapi hal itu, Luluk mengakui, Indonesia memiliki UU No 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Lima Tahun(Propenas) yang menyebutkan tahapan waktu pencabutan subsidi secara jelas. Namun, rencana itu tidak bisa dilaksanakan karena memiliki dampak sosial politik yang cukup besar. Sesuai dengan UU Propenas, pemerintah bersama DPR menyepakati penghapusan subsidi BBM secara bertahap hingga tahun 2004. Luluk juga mengatakan, pemerintah memiliki tekad mengurangi subsidi secara bertahap melalui program konversi, diversifikasi energi, dan membuka pasar BBM buat kalangan mampu.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
