INAPGOC koordinasi penggunaan arena GBK Senayan

Jakarta (ANTARA News) - Panitia Penyelenggara Asian Para Games 2018 (INAPGOC) akan berkoordinasi dengan Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno (PPK GBK) Senayan dan Kementerian Sekretariat Negara terkait penggunaan arena di kawasan olahraga itu.

"Sampai sekarang, kami masih harus membayar sewa penggunaan arena di kawasan GBK Senayan. Kami akan mengusulkan kepada lembaga terkait agar kami mendapatkan perlakuan khusus," kata Ketua INAPGOC Raja Sapta Oktohari di sela-sela rapat pleno di Jakarta, Selasa.

Okto mengatakan penggunaan sejumlah arena pertandingan yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Daerah DKI Jakarta dan maupun arena pertandingan milik swasta untuk Asian Para Games 2018 bebas biaya.

"Bahkan lapangan tenis di Kelapa Gading itu juga bebas biaya oleh Sumarecon. Mereka rela memberikan lapangan latihan dan lapangan pertandingan karena Asian Para Games ini adalah agenda nasional," kata Ketua Umum Ikatan Sport Sepeda Indonesia itu.

INAPGOC, lanjut Okto, akan melakukan koordinasi dengan kementerian ataupun lembaga lain merujuk pada Keputusan Presiden tentang Asian Para Games menyusul anggaran kepanitiaan yang telah terkoreksi dari Rp2,7 triliun menjadi Rp1,7 triliun.

"Jika anggaran kami masih Rp2,7 trilun, kami masih punya alokasi untuk penyewaan arena pertandingan. Kami akan mengirim surat kepada lembaga terkait sehingga biaya sewa arena akan pindah ke Pengelola GBK," katanya.

Okto mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga sudah menyiapkan gelanggang-gelanggang olahraga ramah bagi para atlet difabel yang akan berlaga dalam Asian Para Games 2018.

Selain penyewaan arena pertandingan di kawasan GBK, Okto mengatakan upacara pembukaan Asian Para Games ke-3 akan berlokasi di Stadion Utama GBK. Tapi, INAPGOC belum menentukan lokasi upacara penutupan pesta olahraga multi-cabang olahraga disabilitas tertinggi di Asia itu.

"Kami akan mencarinya. Tapi, upacara penutupan tentu akan berlangsung lebih kecil dibanding pembukaan karena sejumlah peserta akan kembali ke negara mereka lebih awal," ujar Okto.