Gubernur ajak seluruh paslon ciptakan politik santun

Ternate (ANTARA News) - Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Gani Kasuba meminta agar seluruh pasangan calon (paslon) menciptakan politik damai guna menghindari gangguan kamtibmas yang bisa mengganggu pembangunan di daerah ini.

"Saya ikut bertarung di pilkada dan siap menghormati yang menang dan kalau masyarakat tidak memilih dan kalah maka saya siap menerima hasil pilkada dengan legowo," katanya di Ternate, Senin.

Selain itu, dia meminta paslon lainnya yang bertarung di pilkada Malut untuk sama-sama menjaga stabilitas kamtibmas yang kondusif ini guna terwujudnya pilkada Malut aman dan demokratis.

Oleh karena itu, semua paslon bisa mematuhi ketentuan yang diatur selama tahapan pilkada Malut dan penyelenggara untuk tetap menjalankan tugasnya dengan mengedepankan netralitas, guna mewujudkan pilkada berkualitas.

"Saya imbau agar semua pendukung tidak melakukan tindakan-tindakan provokatif yang bisa mengganggu stabilitas keamanan dengan cara kekerasan dan memaksa kehendak rakyat atas pilihannya, karena ini akan merusak tatanan demokrasi," ujarnya.

Mantan anggota DPR-RI ini juga meminta agar pilkada ini bisa berjalan demokratis kalau seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) netral dan tidak memihak pada hajatan pilkada ini.

Sehingga, dirinya menginstruksikan kepada seluruh ASN di Pemprov Malut untuk netral selama pelaksanaan pilkada, dengan tidak melibatkan diri mendukung pasangan calon tertentu.

"Sesuai ketentuan, ASN dilarang berpolitik praktis dan kalau ditemukan akan dikenai sanksi tegas," kata Abdul Gani Kasuba.

Penyampaian Gubernur Malut tersebut sekaligus menyikapi adanya sejumlah ASN yang dilaporkan ke Panwaslu setempat karena terlibat aktif dalam deklarasi yang dilakukan bakal pasangan calon tertentu di pilkada Malut.

Selain itu, gubernur juga mewarning pimpinan SKPD agar tidak memanfaatkan peluang untuk mendukung pasangan calon tertentu selama pelaksanaan tahapan pilkada.

"Lebih baik pimpinan SKPD dan jajarannya fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak terlibat politik praktis selama pilkada, karena akan terkena sanksi," ujarnya.

Dirinya mengakui, kalau ada ASN di jajaran Pemprov Malut yang terbukti terlibat politik praktis langsung dilaporkan ke Panwaslu setempat untuk menjaga marwah pemerintahan tidak melibatkan pada politik praktis.

Sementara itu, Pengamat Politik dari Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisip) Universitas Muhamaddiyah Maluku Utara (UMMU), Helmi Alhadar meminta bakal calon gubernur bertarung di pilkada 2018 harus menciptakan suasana demokrasi di Malut.

"Masing-masing figur tidak perlu saling menyerang atau saling menghina yang nantinya berimbas pada konflik horizontal," katanya di Ternate, Kamis.

Dia mengatakan, setiap kandidat harus menyiapkab diri untuk menang maupun kalah dan jangan menciptakan demokrasi yang bisa memicu konflik terhadap masyarakat tingkat bawah.