"Saya melihat kebijakan impor beras ini sangat aneh. Pernyataan pemerintah tidak ada yang sinkron satu sama lain. Paling tidak ada empat keanehan yang saya catat," kata Fadli Zon dalam siaran persnya, Senin
Pertama, ia mengatakan, Kementerian Pertanian hingga saat ini masih mengklaim bahwa pada Januari 2018 ada surplus beras 329 ribu ton. Dengan mengacu pada data Badan Pusat Statistik, Kementerian Pertanian menyatakan bahwa sepanjang 2017 produksi beras mencapai 2,8 juta ton sedang konsumsinya sekitar 2,5 juta ton.
"Jika angka-angka ini benar, kita seharusnya memang surplus beras. Namun anehnya harga beras di pasar justru terus naik," katanya.
Kedua, ia melanjutkan, pemerintah menyebut kelangkaan terjadi pada golongan beras medium yang selama ini dikonsumsi oleh kalangan menengah namun izin impor yang diterbitkan Kementerian Perdagangan malah untuk beras premium.
Fadli juga mempertanyakan semula izin impor tidak diberikan kepada Bulog padahal izin impor untuk keperluan umum hanya dapat dilakukan oleh Bulog.
"Dan keanehan keempat, izin impor ini dikeluarkan pemerintah persis pada saat petani kita sedang menghadapi musim panen. Bagi saya, empat keanehan itu sudah lebih dari cukup membuktikan pemerintah selama ini memang tidak transparan dalam mengelola kebijakan pangan," katanya.
Fadli mengatakan kalau harga beras naik sementara pemerintah mengklaim produksi beras sebenarnya sedang surplus, maka yang seharusnya pemerintah melakukan operasi pasar, dan bukannya impor. Impor beras di saat menjelang panen hanya akan menekan harga gabah petani, katanya.
Pewarta: Unggul Tri Ratomo
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
