Angkatan Darat bentuk tim Pengawal Netralitas TNI selama pemilu

Jakarta (ANTARA News) - Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Mulyono memerintahkan para Pangdam membentuk Tim Pengawal Netralitas TNI yang bertugas mengawasi dan menerima laporan pengaduan masyarakat mengenai netralitas anggota Angkatan Darat selama pemilihan umum.

"TNI AD harus tegas berada di tengah-tengah kepentingan rakyat, bangsa dan negara. Loyalitas TNI AD harus tegak lurus ke atas secara hierarkis sesuai amanat konstitusi," kata KSAD saat memimpin Sertijab sembilan Pati TNI Angkatan Darat (AD) dan satu Pamen TNI AD di Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta Pusat, Senin.

"Ini juga sebagai jaminan kepada masyarakat bahwa TNI AD serius mengawal proses demokrasi di Indonesia," katanya.

Dia mengatakan bahwa Angkatan Darat juga akan mengerahkan intelijennya untuk mengawal pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2018. "Tim ini bergerak sendiri tanpa melibatkan pengawas pemilu atau Bawaslu. Ini hanya untuk internal TNI AD," kata mantan Pangkostrad itu.

Jenderal bintang empat tersebut juga mengingatkan purnawirawan TNI Angkatan Darat yang mengikuti pemilihan kepala daerah tahun ini agar tidak menarik-narik dan berusaha melibatkan personel TNI dalam kegiatan politik praktis mereka.

"Para purnawirawan agar benar-benar tulus dan ikhlas untuk tidak menarik-narik lagi dan melibatkan personel TNI AD terhadap berbagai akses yang dapat mengarah pada politik praktis, serta agar netralitas TNI AD tetap terjaga," katanya.

Mulyono mengatakan dalam Pilkada 2018 ada beberapa purnawirawan TNI AD yang turut berkompetisi, salah satunya mantan Pangkostrad Letjen TNI Edy Rahmayadi, yang kesertaannya telah memicu kekhawatiran akan mengganggu netralitas TNI.

"Saya tegaskan bahwa yang turut dalam kontestasi Pilkada 2018 adalah para purnawirawan yang telah mengakhiri masa dinasnya. Sebagai Warga Negara Indonesia, tentunya mereka juga memiliki hak politik untuk turut dalam kontestasi politik yang ada. Jadi, tidak benar bahwa Pilkada ini adalah wujud kembalinya TNI untuk berpolitik praktis," katanya.

Dia mengingatkan bahwa tahun 2018 akan menjadi tahun politik dengan adanya Pilkada Serentak di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Sejak Reformasi TNI digulirkan tahun 1998, TNI telah bertekad tidak lagi berperan dalam politik praktis, di antaranya melalui penghapusan Dwi Fungsi ABRI, penarikan TNI dari legislatif tahun 2004 serta reorganisasi dan reaktualisasi peran TNI.