PLO bahas tindakan AS soal Yerusalem

Ramallah, Palestina (ANTARA News) - Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada Minggu (14/1) memulai pertemuan guna membahas strategis baru untuk menghadapi pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, kendati ada boikot oleh dua faksi utama Palestina.

Pertemuan Dewan Sentral PLO, yang menghubungkan antara Komite Eksekutif PLO dan Dewan Nasional Palestina (PNC) --atau Parlemen Palestina di pengasingan, juga akan membahas dan menilai nasib proses perdamaian yang macet dengan Israel.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan ketua PNC Salim Zanoon dijadwalkan berpidato pada upacara pembukaan pertemuan dua-hari yang diselenggarakan di markas Abbas di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan.

Jamal Hussein, anggota Komite Sentral Partai Fatah --pimpinan Abbas-- mendesak Dewan Sentral PLO agar memutuskan untuk mencabut pengakuan bagi negara Israel.

Museisen mengatakan tak beralasan untuk mempertahankan pengakuan atas Israel sementara Israel membalikkan tubuhnya dari rakyat Palestina dan pemimpin mereka.

Ia mengatakan kepada stasiun televisi lokal bahwa pemimpin Palestina mesti melancarkan perlawanan damai rakyat guna menentang pendudukan Israel dan kebijakannya terhadap rakyat Palestina dan pemimpin mereka.

"Tinggalkan kursi kalian di kementerian dan keluar ke jalan serta cium lah bau gas air mata seperti yang dialami pemrotes yang bergabung dalam aksi perlawanan damai rakyat setiap hari," kata Muheisen, sebagaimana dikutip Xinhua, Senin pagi. Ia merujuk kepada para menteri di Pemerintah Palestina.

Pemimpin faksi Palestina di Jalur Gaza telah menyeru Dewan Sentral PLO agar mengumumkan berakhirnya Kesepakatan Perdamaian Oslo, yang ditandatangani pada 1993, dan mencabut pengakuan atas Israel.

Pada Sabtu, HAMAS dan Jihad Islam mengumumkan kedua faksi tersebut takkan bergabung dalam pertemuan PLO.

Para pejabat dari kedua faksi Palestina itu, serta beberapa pemimpin sipil di Jalur Gaza, mengatakan di dalam satu pernyataan bersama pertempuan Dewan Sentral PLO "mestinya diselenggarakan di satu negara Arab guna memungkinkan semua faksi Palestina ikut".

"Pemimpin Palestina mesti berhenti bertaruh pada apa yang disebut proyek damai dan mencari penaja baru buat apa yang disebut proses perdamaian," kata pernyataan itu.

Pernyataan tersebut juga mendesak PLO "agar mengambil keputusan nasional yang penting seperti mencabut pengakuan atas Israel dan mengumumkan berakhirnya Kesepakatan Oslo".

Laporan media Palestina mengutip beberapa sumber yang dekat dengan Abbas dan Dewan Sentral dan mengatakan pertemuan PLO akan membahas keputusan Presiden AS Donald Trump pada Desember untuk mengakui Yerusalem --kota suci yang menjadi sengketa-- sebagai Ibu Kota Israel.

Tapi banyak pihak, untuk saat ini, percaya PLO tampaknya tak mungkin mencabut pengakuannya atas Israel atau mengumumkan berakhirnya Kesepakatan Perdamaian Oslo.