Medan (ANTARA News) - Ketua Komite II DPD, Parlindungan Purba, memprotes dan meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan impor beras sebanyak 500.000 ton.
"Beras impor dari Thailand dan Vietnam yang akan masuk ke Indonesia akhir Januari 2018 akan merugikan petani," ujarnya, di Medan, Jumat.
Purba sedang bersiap untuk meninjau ke beberapa sentra produksi padi di Sumatera Utara, seperti Kabupaten Simalungun untuk memastikan stok.
Petani merugi karena impor dilakukan ditengah lagi masuk musim panen padi.
"Impor akan menekan harga beras di tingkat petani, sementara dewasa iniedang masa dan memasuki masa panen," ujarnya.
Kebijakan impor beras dinilai tidak tepat waktu sehingga kebijakan tersebut harus ditinjau ulang.
"Jangan sampai petani yang sudah sempat bergairah kembali karena harga gabah naik dan banyaknya kebijakan mendukung dari Kementerian Pertanian, kembali tidak semangat dengan adanya impor," katanya.
Seharusnya, kata dia, sebelum melakukan impor, Kemeneterian Perdagangan mengecek benar-benar data stok beras di lapangan.
"Jangan karena harga beras di beberapa provinsi naik, pemerintah langsung mengimpor beras," katanya.
Harga beras medium di Sumatera Utara sudah di atas Harga Eceran Tertinggi atau HET sebesar Rp9.950 per kg atau rata - rata di atas Rp10.000 per kg.
Tetapi kenaikan diyakini sementara karena di Desember 2017 hujan terus turun sehingga mengganggu proses penjemuran padi dan berdampak pada berkurangnya pengadaan beras di pasar.
"Harga dipastikan stabil lagi karena Pemerintah melalui Bulog sudah melakukan OP (operasi pasar) dengan harga di bawah HET atau sebesar Rp9.850 per kg," ujar Purba.
Kementerian Perdagangan RI sebelumnya menunjuk PT (Persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagai pengimpor.
Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
