Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi menyatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini belum cukup memadai untuk mewujudkan gerakan antikorupsi.Oleh karena itu, katanya, di Jakarta, Minggu, sangat dimengerti jika jabatan di komisi itu saat ini kurang diminati orang."Saya sangat mengerti, bahkan menghargai ketidaksiapan mayoritas pimpinan KPK untuk mendaftarkan diri sebagai pimpinan KPK periode yang akan datang. Saya tahu mereka orang-orang baik dan bersih, namun berada pada posisi KPK yang tidak memadai sebagai realisasi konkret dari gerakan antikorupsi," katanya.Apalagi, tambah Hasyim, posisi KPK hingga kini masih terasa menjadi bagian dari kekuasaan. Buktinya, hingga kini KPK baru berhasil menyeret koruptor kecil atau orang-orang tertentu saja. Hal itulah yang membuat orang kurang berminat menjadi anggota KPK. "Apalagi kabarnya periode sekarang seleksi dilakukan seorang menteri," katanya seraya menambahkan, dengan penyeleksi dari unsur menteri, aroma bagian dari kekuasaan KPK semakin kental. Ketua panitia seleksi adalah Menpan Taufik Effendi. Hal itu, kata pengasuh Pondok Pesantren Al Hikam, Malang, Jawa Timur, tersebut akan membuat pemberantasan korupsi di Indonesia akan semakin jauh dari yang dicita-citakan. Menurut Hasyim, jika ingin pemberantasan korupsi berjalan maksimal, maka pola yang diterapkan selama ini harus dirombak total, yaitu dimulai dengan pengkondisian yang diawali dengan kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil dan TNI serta Polri . "Selanjutnya dilakukan penataan kembali birokrasi, penegakan hukum atau law arrangement, dan konsensus nasional lintas lembaga negara," katanya. Selain itu, tambahnya, Presiden Susilo Bambang Tudhoyono harus tampil langsung sebagai pemimpin dalam gerakan pemberantasan korupsi. Setelah itu, disusul dengan represi menyeluruh dengan pendekatan top down (dari atas ke bawah) bukan bottom up (dari bawah ke atas). "Jadi kepemimpinan langsung di tangan Presiden dengan keteladanan. Represi menyeluruh dengan pendekatan top down bukan bottom up. Hal inilah yang menyemangati gerakan moral antikorupsi dari NU dan Muhammadiyah tempo hari," katanya.(*)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2007
