China yakini pemilu Kamboja berjalan adil, pastikan dukungannya

Beijing (ANTARA News) - China meyakini pemilihan umum di Kamboja pada tahun ini berlangsung adil, kata pejabat tinggi China pada Kamis, setelah Amerika Serikat dan Uni Eropa menarik dukungan untuk pemungutan suara itu setelah partai oposisi utama dibubarkan.

China adalah pemberi terbesar bantuan bagi Kamboja dan dukungannya menyokong perdana menteri veteran, Hun Sen, dalam menghadapi tentangan atas yang lawannya katakan akan menghancurkan demokrasi.

"China menghormati dan mendukung jalur pembangunan pilihan rakyat Kamboja dan percaya bahwa pemilihan umum pada masa depan di Kamboja dapat diawasi semua pihak, mencerminkan keadilan dan memilih partai dan pemimpin yang memuaskan rakyat Kamboja," kata Wakil Menteri Luar Negeri China Kong Xuanyou.

Kong pada pengarahan menjelang kunjungan Perdana Menteri Li Keqiang ke Kamboja mengatakan bahwa China menawarkan dukungan untuk pemilihan umum itu, namun tidak menentukan jenisnya.

Kamboja mengatakan China akan menyediakan berbagai perangkat untuk pemilihan pada Juli, termasuk kotak suara dan bilik suara.

Amerika Serikat dan Uni Eropa membatalkan rencana dukungan mereka setelah pembubaran oleh pengadilan Kamboja terhadap Partai Penyelamatan Nasional Kamboja (CNRP) pada November atas permintaan pemerintah tersebut.

Kong mengatakan bahwa China adalah sumber investasi asing terbesar Kamboja, mitra dagang terbesarnya, dan sumber mancanegara terbesarnya.

Li akan mengunjungi Kamboja pada 10-11 Januari, dan menghadiri forum regional di sana bersama para pemimpin dari enam negara, termasuk Laos, Myanmar, Thailand dan Vietnam.

Hubungan Kamboja dan China semakin dekat saat tindakan keras pemerintah Kamboja terhadap para kritikus, kelompok masyarakat sipil dan media independen telah mendapat kritik dari pemerintah Barat dan kelompok hak asasi manusia.

Kritikus menyebut pelarangan CNRP sebagai upaya untuk mencuri pemilihan umum dan lonceng kematian untuk demokrasi di negara di mana donor Barat telah menghabiskan miliaran dolar sejak 1993 demi upaya membangun sistem multipartai setelah berpuluh-puluh tahun peperangan.

Hun Sen, yang memerintah lebih dari 30 tahun berada di bawah ancaman oposisi pada pemilihan umum tersebut, mengatakan bahwa dia akan tetap berkuasa setidaknya dalam satu dekade lagi.

Presiden China Xi Jinping telah berjanji bahwa China tidak akan mengekspor sistem politiknya, namun pihaknya telah memperluas jangkauan kebijakan luar negeri dan militernya di bawah pemerintahannya.

Hun Sen adalah salah satu pemimpin yang berbicara di forum partai politik internasional, yang diselenggarakan Xi dan Partai Komunis China di Beijing pada Desember, demikian Reuters.

(Uu.KR-DVI/B002)