Presiden diminta bentuk "unit kerja keraton"

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo diminta membentuk unit kerja kepresidenan yang melibatkan unsur-unsur keraton dan kerajaan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Raja Kesultanan Lampung Edward Syah Pernong mengharapkan unsur keraton ada di unit kerja kepresidenan setelah beraudiensi dengan Presiden bersama puluhan raja dan sultan se-Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis.

"Sehingga setiap hari kita bisa memberikan kontribusi dan interaksi dengan kebijakan-kebijakan Bapak Presiden, dan hal-hal yang ada pada suara di bawah sehingga Bapak bisa memonitor langsung, bukan hanya pada tingkat-tingkat laten, tapi juga pada tingkat-tingkat manifest," kata Edward, yang pernah menjabat sebagai perwira tinggi kepolisian.

"Jadi kami bisa ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan ini. Sehingga kami mengharapkan keraton ini ada dalam unit kerja kepresidenan," katanya.

Selanjutnya, dia berharap, unsur keraton dapat masuk dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah agar dapat ikut menentukan arah pembangunan di daerah masing-masing.

Edward mengatakan hal itu akan sulit dicapai tanpa ada kebijakan langsung dari Presiden. Ia juga secara khusus mengharapkan adanya undang-undang yang memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan.

"Kami ingin kerajaan Nusantara ada UU Proteksi yang memberikan perlindungan kepada kerajaan-kerajaan, memberikan perlindungan kepada pemimpin informal sehingga kebijakan-kebijakan yang ada dilandasi kebijakan yang berkebudayaan," katanya.