Surabaya (ANTARA News) - Fraksi Demokrat DPR RI menilai kalau interpelasi lumpur yang kini sedang digalang sejumlah anggota DPR RI, bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan semburan lumpur Lapindo di Porong, Sidoarjo, Jatim. "Mengajukan hak interpelasi sah-sah saja, namun bukan berarti kami tidak peduli. Kami mengganggap interpelasi bukan jalan terbaik," ujar anggota Fraksi Demokrat DPR RI, Marcus Silano SIP di Surabaya, Sabtu. Anggota dewan dari Daerah Pemilihan Surabaya dan Sidoarjo tersebut, mengemukakan hal itu usai melakukan kunjungan ke Kantor BPLS di Gayung Kebonsari, Surabaya dan Kantor Lapindo Brantas Inc di Apartemen Somerset Lantai 18. Marcus melakukan kunjungan itu dalam rangka menjalankan tugas dari Fraksi Demokrat, untuk memantau kinerja dari BPLS dan Lapindo. "Solusi terbaik yang harus dikerjakan adalah bagaimana para pengungsi hidup normal seperti sebelum terjadi semburan lumpur, dan menangani semburan," ucapnya. Kalau interpelasi dilakukan, menurut dia, paling-paling nanti pemerintah datang ke DPR RI, kemudian memberikan penjelasan dan kalau tidak ada solusi yang terbaik akan sama saja hasilnya. "Interpelasi itu soal selera saja, ibarat masakan rendang, anggota DPR ingin yang masak Presiden SBY, bukan para menteri. Interpelasi juga memakan waktu lama, nanti dibawa ke paripurna kemudian dibawa ke Bamus," ujarnya. Lebih baik DPR RI memanggil menteri terkait, BPLS dan Lapindo terlebih dahulu untuk melaporkan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Mantan Ketua Partai Demokrat Jatim ini menyatakan, saat ini tidak ada satupun anggota Fraksi Demokrat yang ikut menandatangani interpelasi lumpur Lapindo. "Semula ada dua orang yakni Ahmad Fauzi dan Adji Massaid, mungkin mereka mengira biar menteri-nya yang kena. Namun begitu interpelasi harus menghadirkan Presiden mereka akhirnya membatalkan," tuturnya.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
