"Memang tidak ada cerita, angka kemiskinan dan ketimpangan itu perubahannya besar. Yang penting itu berkelanjutan." kata Darmin di Jakarta, Rabu.
Darmin mengatakan pemerintah telah berupaya mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai program sosial seperti Program Keluarga Harapan, pemberian subsidi serta penyediaan layanan pendidikan maupun kesehatan.
Selain itu, pemerintah ikut memberikan bantuan sosial nonpangan berupa uang tunai yang diberikan langsung kepada penduduk miskin tanpa perantara.
"Pemerintah sudah mulai melaksanakan bansos nonpangan dengan memberikan uang ke keluarga miskin langsung, tidak melalui kelurahan atau kepala desa," ujar Darmin.
Pemerintah, kata dia, juga berupaya mengatasi masalah ketimpangan dengan meluncurkan program perhutanan sosial yang mencakup peremajaan kebun karet maupun kelapa sawit.
Melalui program peremajaan itu, Darmin mengharapkan, produktivitas lahan bisa kembali meningkat sehingga ikut mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani.
Dengan berbagai upaya tersebut, ia memastikan, penurunan angka kemiskinan dan tingkat kesenjangan akan terjadi secara bertahap dalam beberapa tahun kedepan.
"Itu sudah akan berjalan di tahun 2018, sehingga akan terjadi pemerataan, mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan akan membaik lagi," jelasnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin pada September 2017 mencapai 26,58 juta orang atau menurun 1,19 juta orang dari Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang.
Jumlah penduduk miskin secara persentase juga cenderung menurun dari sekitar 10,64 persen pada Maret 2017 menjadi 10,12 persen pada September 2017.
Sementara itu, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia atau rasio gini juga menurun yaitu dari 0,393 pada Maret 2017 menjadi 0,391 pada September 2017.
Nilai rasio gini berada diantara nol hingga satu, sehingga semakin tinggi nilai rasio gini berarti semakin tinggi ketimpangan.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
