Surabaya (ANTARA News) - Sekitar 200 Perwakilan Warga Perum Tanggulangin Anggun Sejahtera (TAS) I dan perwakilan warga empat desa korban lumpur Lapindo berangkat ke Jakarta, Minggu (24/6) menemui DPR, Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mereka akan kembali mendesak pemerintah agar Lapindo Brantas Inc segera membayar ganti rugi, karena selama dua bulan lebih, tanpa perkembangan signifikan dalam pembayaran ganti rugi yang sangat ditunggu para korban lumpur. Juru Bicara Perwakilan Warga Perum TAS I, Sumitro di Sidoarjo, Sabtu, menyatakan, pihaknya akan mengembalikan risalah 24 April 2006, hasil pertemuan warga korban lumpur dengan Wapres Jusuf Kalla. Dalam risalah tersebut, menurut dia, disepakati akan ada pertemuan tripartit untuk percepatan pembayaran ganti rugi lumpur antara Lapindo, warga, dan perbankan terkait. Namun kenyataannya, dalam dua bulan berjalan, tidak pernah terjadi pertemuan tripartit tersebut. "Selama ini hanya dilakukan pertemuan-pertemuan bipartit yang tidak menghasilkan kebijakan percepatan pembayaran ganti rugi," ungkapnya, menegaskan. Menurut Sumitro, di Jakarta nanti, selain mengembalikan risalah ke Wapres dan menanyakan komitmen percepatan pembayaran ganti rugi korban lumpur, warga juga akan datang ke fraksi-fraksi DPR RI untuk mendukung interpelasi kasus lumpur Lapindo yang digagas beberapa anggota DPR RI. Diharapkannya, dengan "ngeluruk"-nya warga korban lumpur ke Jakarta lagi, pemerintah bersungguh-sungguh mempercepat proses ganti rugi korban lumpur. Sementara itu, Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sidoarjo akan menghilangkan 2.500 hektar wilayah konservasi pertanian akibat bencana lumpur, pengembangan Kawasan Sidoarjo Baru (Kasiba), dan relokasi infrastruktur. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Sidoarjo, Vino Rudy Muntiawan mengemukakan, dari 15 ribu hektar konservasi pertanian padi dan palawija di Sidoarjo dalam RTRW Sidoarjo 2003-2013, ternyata tak bisa dipertahankan lagi. "Sebanyak 650 hektar lahan yang sebagian besar lahan pertanian produktif di Kecamatan Porong, Jabon, dan Tanggulangin terendam lumpur," paparnya.(*)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007