Steve Goldstein, wakil menteri diplomasi publik Kementerian Luar Negeri AS, mengecam upaya Iran untuk membatasi akses internet dan mendesak warga Iran untuk menemukan cara agar dapat mengaksesnya.
"Warga Iran harus dapat mengakses situs-situs (media sosial) ini melalui VPN," kata Goldstein seraya menambahkan bahwa laman Facebook Kemenlu berbahasa Farsi telah memiliki sekitar 700.000 pengikut.
"Semakin banyak situs-situs ini semakin baik," tambahnya saat demonstrasi jalanan berlanjut untuk menentang apa yang Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebut sebagai rezim Iran yang brutal dan korup.
Sejak demonstrasi tersebut meletus, Iran telah membatasi beberapa pelayanan media sosial seperti Instagram dan Telegram yang dikhawatirkan otoritas akan digunakan untuk menyebarkan berita tentang kerusuhan itu.
Beberapa pelayanan daring lainnya yang disediakan oleh perusahaan teknologi raksasa asal AS tidak tersedia di Iran karena perusahaan induk khawatir mendapatkan sanksi ekonomi dari rezim itu.
Namun, Goldstein mengatakan Washington percaya bahwa semua warga Iran harus memiliki akses terhadap berita dan opini non-pemerintah, dan mendesak mereka untuk mendengarkan lembaga penyiaran internasional.
"Kami ingin mendorong para pemrotes untuk memperjuangkan apa yang benar dan untuk membuka Iran," kata Goldstein kepada wartawan.
"Ini adalah keinginan kuat kami bahwa pemerintah Iran mengizinkan para pemrotes untuk berbeda pendapat dalam damai," ujarnya.
Beberapa pengamat memperingatkan dukungan publik Washington atas hak untuk menentang pemerintah Teheran dapat merusak gerakan protes tersebut dengan membuatnya tampak seperti sebuah plot yang didukung oleh negara asing.
Tapi Goldstein bersikeras dengan pendapatnya.
"Kami memiliki kewajiban untuk tidak berdiri. Selalu ada risiko itu, tapi kami memberi orang kendaraan untuk mengekspresikan pandangan mereka di tempat yang kami bisa," ungkapnya, seperti dilaporkan AFP.
Penerjemah: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2018
