"Kebijakan ini setidaknya dapat mengurangi biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh para orang tua siswa SMA/SMK," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Selasa.
Sejak adanya alih kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, Ganjar mengaku banyak menerima keluhan masyarakat yang berpandangan bahwa biaya sekolah SMA/SMK itu gratis.
Politikus PDI Perjuangan itu menyebutkan bahwa biaya sekolah SMA/SMK yang gratis hanya di Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, dan Kudus karena mendapat subsidi bantuan dari pemerintah daerah setempat.
"Banyak orang berpersepsi jika SMA/SMK itu dulu (sebelum peralihan kewenangan, red.) gratis, padahal yang gratis hanya 4 kabupaten di Jateng," ujarnya.
Ganjar menegaskan, sesuai perundang-undangan yang berlaku, maka pendidikan adalah tanggung jawab negara, masyarakat, dan orang tua siswa.
"Maka, ketika negara belum mampu, diperlukan partisipasi dari orang tua siswa dan masyarakat," kata mantan anggota DPR RI itu.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng Gatot Bambang Hastowo memerinci bahwa total biaya operasional pendidikan yang dialokasikan Pemprov Jateng tercatat sebesar Rp792 miliar yang berasal dari APBD Provinsi Jateng 2018.
"Harapannya, ini dapat meringankan beban masyarakat dalam biaya pendidikan," ujarnya.
Pewarta: Wisnu Adhi Nugroho
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
