Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir mengimbau konsolidasi dua partai terbesar warisan Orde Baru, Partai Golkar dan PDIP, untuk tidak mempertajam polarisasi politik di Indonesia. "Jangan mengkotak-kotakan partai politik. Jangan seolah-olah ada yang merasa lebih merasa nasionalis dan sok lebih kebangsaan dibanding yang lain atau janganlah merasa lebih NKRI dibanding partai lain," kata Soetrisno kepada wartawan di Jakarta, Jumat. Pernyataan Soetrisno Bachir tersebut terkait dengan pertemuan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat (Deperpu) PDIP Taufiq Kiemas dan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Surya Paloh di Medan. Dalam pertemua yang dihadiri ribuan kader dari kedua partai itu, digagas koalisi dan konsolidasi dua partai nasionalis untuk memperkuat konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Soetrisno mengatakan, jangan sampai muncul kesan bahwa pertemuan dua partai itu untuk membangkitkan kembali koalisi kebangsaan. Saat pilpres 2004 lalu, muncul dua kekuatan politik yang berseberangan dalam poros Koalisi Kebangsaan pimpinan Golkar-PDIP dan Koalisi Kerakyatan yang dibangun Partai Demokrat. Waktu itu, PAN masuk blok Koalisi Kerakyatan. "Saya juga khawatir koalisi atau konsolidasi itu hanya memunculkan kesan bagi-bagi kekuasaan semata," ujarnya seraya mengingatkan bahwa hal itu tentunya bertolak belakang dengan aspirasi dan keinginan rakyat yang menghendaki terciptanya koalisi atau konsolidasi kekuatan bangsa untuk kemakmuran. Menurut pengusaha asal Pekalongan itu, apabila kesan yang muncul di kalangan parpol hanya bagi-bagi kekuasaan saja maka pada akhirnya partai akan semakin dijauhi rakyat. Pada saat kepercayaan rakyat terhadap parpol sudah sedemikian rendah, katanya lagi, maka yang diperlukan adalah adanya kebijakan-kebijakan yang terkait langsung dengan peningkatan kemakmuran rakyat. Saat ini rakyat menjerit karena berbagai problem ekonomi seperti pengangguran, kelangkaan bahan pokok, dan angka kemiskinan yang tinggi. "Saya mengajak elit parpol dan para tokoh bangsa untuk menahan diri dengan tidak mengumbar syahwat kekuasaan di tengah situasi rakyat menjerit," katanya. Pertemuan dan komunikasi antarelit atau parpol, menurut dia, tetap harus dilakukan dengan syarat bukan untuk menciptakan polarisasi politik atau bagi-bagi kekuasaan. "Mestinya konsolidasi dan kritik yang disampaikan kepada pemerintah demi perbaikan, bukan untuk rebutan kekuasaan. Apalagi 2009 masih panjang," ujarnya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
