Menkeu dorong inovasi kurangi penggunaan APBN

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong kementerian/lembaga berinovasi untuk mengurangi penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dalam menjalankan program prioritas dan strategis nasional.

"Kementerian/lembaga kami minta untuk juga berinovasi dan berkreasi untuk bisa tetap menjalankan program prioritas nasional namun tidak sepenuhnya dibiayai langsung melalui APBN atau alokasi anggaran," kata Ani, sapaan akrab Menkeu dalam penandatanganan sindikasi kredit 12 perbankan dengan KAI untuk LRT Jabodebek di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, saat ini pembiayaan proyek prioritas sudah bisa dilakukan melalui kombinasi anggaran kementerian, anggaran di penanaman modal negara di BUMN, subsidi dan penjaminan hingga sejumlah instrumen yang disiapkan Kementerian Keuangan seperti Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Proyek LRT Jabodebek sendiri, lanjut Ani, memiliki struktur pembiayaan yabg rumit karena tidak hanya menggunakan uang negara untuk kontrak proyek tahun jamak (multiyears).

Proyek senilai Rp29,9 triliun itu juga menggunakan APBN dalam sejumlah instrumen yakni Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada investor dan kontraktor proyek yakni KAI dan Adhi Karya sebesar Rp9 triliun, jaminan pemerintah serta subsidi tiket.

Ani meminta seluruh pihak yang terlibat bisa ikut menjaga dan mengawasi proyek tersebut hingga rampung pada 2019 mendatang.

"Dengan semakin banyak yang mengawasi, kita harapAdhi Karya bisa melaksanakan fungsi kontraktor secara baik, efisien, mutu tidak dikompromikan. Tidak ada korupsi. Kemudian KAI juga bisa mengelola proyek dengan efisien, baik, tidak korupsi dan pinjaman bisa dikembalikan tanpa jaminan saya harus dipanggil (KPK)," ujarnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang turut hadir dalam acara itu mengakui proyek LRT Jabodebek menjadi terobosan baru dalam pembiayaan infrastruktur yang tidak lagi mengandalkan APBN.

"Bagi kami ini adalah satu era baru di mana satu infrastruktur yang selama ini menggunakan APBN, kita berhasil tembus celah itu, agar dapat didanai swasta," katanya.

Budi berharap penandatanganan kontrak sindikasi kredit dari 12 perbankan untuk proyek moda transportasi baru itu dapat memberikan kepastian penyelesaian proyek. "Juga menjawab keraguan beberapa pihak atas kelanjutan proyek ini," pungkasnya.