"Sepanjang 2017, YLKI menerima 22.655 pengaduan terkait biro umrah yang tidak memberangkatkan calon jamaah," kata Tulus melalui pesan tertulis di Jakarta, Kamis.
Tulus mengatakan kejadian penelantaran calon jamaah umrah pada 2017 menjadi bukti bahwa negara belum hadir untuk melindungi kepentingan calon jamaah sebagai konsumen secara sungguh-sungguh.
Menurut Tulus, pemerintah terlalu mudah memberikan perizinan terhadap biro umrah, tetapi gagal dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum untuk melindungi calon jamaah umrah.
"Pemerintah lebih banyak melakukan pengendalian sebelum pemasaran atau `pre-market control`, daripada pengendalian setelah pemasaran atau `post-market control`," tuturnya.
Pelantaran calon jamaah umrah pada 2017 menjadi salah satu catatan YLKI terkait dengan lemahnya perlindungan konsumen di Indonesia.
Padahal, Tulus mengatakan konsumen adalah salah satu pilar utama roda perekonomian. Tanpa konsumen, roda ekonomi akan lumpuh karena tidak ada transaksi apa pun.
"Meskipun menjadi salah satu pilar utama, tetapi dalam banyak hal konsumen justru berada pada posisi yang lemah dalam sistem transaksi maupun roda perekonomian secara keseluruhan," katanya.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2017
