Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghargai langkah DPR mempertanyakan kebijakan pemerintah di bidang luar negeri dan siap menjelaskan berbagai kebijakan luar negeri yang ditempuh pemerintah termasuk dukungannya kepada Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB No.1747 mengenai pengembangan nuklir Iran kepada DPR RI. "Dalam rapat Bamus DPR telah saya laporkan hasil komunikasi pimpinan DPR dengan Presiden soal interpelasi mengenai Iran pada 18 Juni. Baru saja sekitar pukul 13.00 tadi siang saya mendapat telepon dari Presiden mengenai penegasan beliau pada tanggal 18 malam itu," kata Ketua DPR Agung Laksono seusai memimpin Rapat Bamus DPR di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis. Agung menjelaskan bahwa pemerintah menghargai prosedur yang ditempuh DPR mengenai interpelasi nuklir Iran yang dibahas dalam Rapat Bamus tersebut. "Beliau menunggu apa hasilnya," kata Agung. Dalam hal ini, kata Agung, Presiden juga menghargai kedudukan lembaga DPR. Karena itu, Presiden berkeinginan untuk tetap mengadakan komunikasi sehingga tidak ada istilah "deadlock". Dengan demikian akan terjalin komunikasi yang baik dan lancar. Karena itu, Presiden bersedia bertemu dengan pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi-komisi di DPR. Konsultasi lanjutan itu akan dilakukan di Gedung DPR/MPR. Pada kesempatan konsultasi itu, kunjungan Presiden akan menjelaskan berbagai kebijakan pemerintah di bidang luar negeri termasuk mengenai Iran dan perjanjian ekstradisi maupun kerjasama pertahanan dengan Singapura. "(Konsultasi) Ini berdasarkan pengalaman, sudah beberapa kali. Dalam Tata Tertib DPR diatur pula mengenai konsultasi antara Presiden dengan pimpinan DPR," katanya. Presiden mengusulkan agar konsultasi dilakukan pada minggu pertama Juli 2007. "Bamus menerima dan menyetujui usulan Presiden untuk datang ke DPR. Perkiraan waktunya antara tanggal 2 atau tanggal 3 Juli," katanya. Agung mengemukakan, pertemuan konsultasi itu tidak mereduksi hak interpelasi DPR mengenai nuklir Iran. "Kapan interpelasinya? Nanti dilakukan setelah selesai rapat konsultasi, baru kita akan Rapat Bamus lagi untuk menjadwalkan kelanjutan pembahasan hak interperlasi Iran," katanya. Mengenai menteri yang akan mendampingi Presiden dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, pimpinan fraksi dan pimpinan komisi-komisi DPR pada tanggal 2 atau 3 Juli, Agung belum mengetahuinya. Namun ketika rapat konsultasi pada 18 Juni, Presiden didampingi tiga Menko (Menko Kesra, Menko Polhukan dan Menko Perekonomian) serta Menlu, Mensekab dan Mensesneg. "Saya tidak tahu apakah masih tim yang sama atau diperluas lagi," katanya. Agung mengemukakan, penjadwalan pembahasan hak interpelasi nuklir Iran akan ditentukan dalam Rapat Bamus setelah diadakan rapat konsultasi tersebut. Ketika ditanya mengenai kemungkinan adanya upaya untuk mengulur waktu, Agung menyatakan, hal itu bukan untuk mengulur waktu. Mengenai kelanjutan hak interpelasi luapan lumpur Lapindo, Agung menjelaskan akan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR pada 10 Juli 2007. "Tetapi itu interpelasi yang lain, tidak bisa disatukan karena obyeknya lain dan subtansinya juga lain. Tidak disatukan supaya bisa lebih fokus," katanya.(*)

Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007