Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Tjahjo Kumolo, menyatakan pihaknya akan tetap menekan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan membantah berita sejumlah media, fraksinya telah mencabut dukungan atas Interpelasi Lapindo. "Tidak benar Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI mencabut dukungan Interpelasi Lumpur Lapindo. Fraksi kami tetap dukung proses interpelasi ini dan akan terus menekan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) hingga kasus ini tuntas," katanya di Jakarta, Kamis. Namun Tjahjo mengingatkan, agar DPR RI jangan sampai terjebak menunggu proses ini seperti kasus Interpelasi Nuklir Iran yang tinggi warna politiknya sehingga harus berlarut-larut. Sejalan dengan itu, demikian Tjahjo Kumolo, fraksinya harus terus mendorong pemerintah agar dapat menangani masalah yang dihadapi para korban Lumpur Lapindo. "Penanganan oleh pemerintah sangat lambat," tambahnya. Dia juga mengingatkan semua pihak, usul interpelasi parlemen itu merupakan proses politik. "DPR RI berhak untuk minta pertanggungjawaban pemerintahan SBY yang lambat menangani ganti rugi (bagi para korban Lumpur Lapindo), pembangunan infrastruktur dll," ujarnya. Jadi, katanya berulangkali, Fraksi PDI Perjuangan tetap akan menekan pemerintahan SBY supaya cepat menangani 30 ribuan anggota masyarakat korban luapan Lumpur Lapindo, agar penanganannya tidak berlarut-larut. "Masyarakat jangan dihadap-hadapkan dengan pihak swasta. Pemerintahlah yang mesti bertanggung jawab terhadap nasib masyarakat yang menjadi korban," kata Tjahjo.(*)
Pewarta:
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2007
