Bandara Syamsudin Noor berlakukan pembayaran parkir non tunai

Banjarbaru (ANTARA News) - Otoritas Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Kalimantan Selatan memberlakukan pembayaran parkir menggunakan uang elektronik (unik) untuk memudahkan pengguna jasa di bandara itu.

Gubernur Kalsel Sahbiri Noor di Kota Banjarbaru, Jumat mendukung sistem pembayaran baru berbasis elektronik yang diberlakukan pengelola bandara terbesar di Kalsel itu.

"Kami berharap sistem pembayaran parkir menggunakan uang elektronik ini benar-benar memberikan kemudahan bagi pengguna jasa parkir di bandara," ujar Gubernur Kalsel.

Ia meminta, PT Angkasa Pura I terus menyosialisasikan sistem baru tersebut sehingga pengguna jasa mengetahuinya dan tidak kaget atas aturan baru yang bertujuan memudahkan itu.

Ditekankan, pihaknya mendukung pemberlakukan sistem pembayaran itu karena sesuai peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang gerbang pembayaran nasional.

"Kami sangat mendukung karena bisa lebih memudahkan pengguna jasa dan sudah ada payung hukumnya sehingga tinggal manajemen bandara yang terus menyosialisasikan," ucapnya.

General Manager Bandara Syamsudin Noor, Wahyudi mengatakan, pihaknya siap menyosialisasikan aturan baru dalam sistem pembayaran jasa parkir baik roda dua maupun roda empat.

"Kami akan menyosialisasikan melalui spanduk maupun media sosial mengenai aturan baru ini dan diharapkan semakin banyak pengguna jasa yang mengetahui dan merasakan kemudahan," ujarnya.

Menurut dia, pihaknya melakukan uji coba pembayaran tarif parkir non tunai per tanggal 21 Desember 2017 dan akan diterapkan beberapa waktu hingga bisa dijalankan penuh pada 2018.

"Saat ini masih dalam tahap uji coba hingga akhir 2017 dan mulai awal 2018 sudah diberlakukan pembayaran parkir non tunai di pintu-pintu parkir keluar bandara," kata dia.

Dikatakan, tujuan diberlakukannya sistem itu tak lain untuk memudahkan pengguna jasa disamping menjalankan peraturan dari BI terkait pengurangan transaksi uang tunai.

"Tujuan utama memberikan pelayanan disamping pengurangan transaksi uang tunai, mempercepat operasional di pintu keluar dan mendukung gerakan nasional non tunai yang digalakkan pemerintah," katanya.