Banda Aceh (ANTARA News) - Pemerintah Amerika Serikat (AS) melalui lembaga bantuan USAID mengalokasikan dana sebesar 108 juta dolar AS (sekitar Rp972 miliar) untuk membangun ruas jalan pesisir barat Kota Banda Aceh-Calang (Aceh Jaya). "Ini merupakan bantuan terbesar pemerintah kami yang disalurkan kepada Indonesia sebagai komitmen membangun kembali Aceh pasca bencana tsunami," kata Direktur USAID/Indonesia, William M Frej, di Aceh Besar, Kamis. Pernyataan itu disampaikan pada acara penyerahan kontrak utama penyelesaian proyek jalan pantai barat sepanjang 115 km yang ditandai pembangunan tahap awal jembatan Krueng Raba, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar. Dalam pembangunan ruas jalan tersebut, pihak USAID menunjuk perusahaan Korea Ssang Yong Engineering Construction Caompany Limited sebagai kontraktor utama dan bermitra dengan PT Hutama Karya. William Frej menjelaskan, jalan baru Banda Aceh-Calang dan Meulaboh (Aceh Barat) itu akan dibangun modern menuju masa depan Aceh yang lebih baik, yang tujuannya untuk kelancaran arus transportasi dan akses ekonomi masyarakat. "Sebagai jalur ekonomi, jalan itu akan membawa produk perdagangan terbaik yang bisa ditawarkan daerah ini," katanya. Ia menambahkan pembangunan kembali ruas jalan Banda Aceh-Calang itu akan memakan waktu sekitar dua tahun. "Namun saya berharap pekerjaan ini bisa cepat selesai dan bila perlu satu tahun," tambahnya. William berharap pihak kontraktor yang telah ditunjuk itu dapat membangun jalan berkualitas internasional. "Jalan pantai barat Aceh adalah bentuk usaha paling signifikan dari keseluruhan komitmen Pemerintah kami (AS) untuk pemulihan Aceh," jelas dia. Sementara Gubernur Provinsi NAD Irwandi Yusuf menyatakan ruas jalan sepanjang 115 km dan lebar 30 meter tersebut dilengkapi pengaman dan saluran air serta tujuh meter beraspal hotmix. "Masyarakat dan Pemerintah menyampaikan terima kasih kepada rakyat Amerika yang telah membantu kami membangun kembali ruas jalan sebagai akses penting mobilitas dan ekonomi penduduk khususnya pantai barat dan selatan Aceh," katanya. Terkait dengan pembebasan tanah penduduk yang terkena ruas jalan, gubernur menyatakan tidak ada masalah lagi meski hanya beberapa persen yang belum tertangani dikarenakan faktor pendataan. "Saya pikir kita tercepat, karena dalam sejarahnya, pembebasan lahan penduduk yang terkena proyek pembangunan jalan di Indonesia khususnya di Aceh itu memakan waktu bertahun-tahun, tapi kita bisa melakukan dalam hitungan bulan," katanya.(*)
Editor: Heru Purwanto
Copyright © ANTARA 2007
