Partai-partai oposisi Venezuela terancam dilarang ikut pilpres

Caracas (ANTARA News) - Lembaga legislatif pro-pemerintah Venezuela pada Rabu memutuskan bahwa semua partai yang memboikot pemilu daerah pada bulan ini telah kehilangan status legal sebagai partai politik.

Dengan demikian kelompok oposisi yang turut dalam aksi boikot itu terancam tidak bisa mengikuti pemilihan umum presiden tahun 2018.

Keputusan oleh Dewan Konstituante --yang terbentuk pada Juli lalu melalui pemilu kontroversial yang juga diboikot oleh partai-partai oposisi utama--t erbaru ini kemudian memicu kecaman dari lawan politik pemerintah serta kritik keras dari Amerika Serikat.

Tiga partai oposisi besar, Justice First, Democratic Action dan Popular Will, memang tidak mengajukan kandidat dalam pemilu pemimpin daerah serentak pada bulan ini. Aksi tersebut adalah bagian dari protes terhadap apa yang mereka nilai sebagai bias sistem pemilu yang bertujuan untuk mengukuhkan "kediktatoran" Presiden Nicolas Maduro.

Maduro sudah memperingatkan bahwa boikot itu bisa mengancam partisipasi mereka dalam pemungutan suara di masa depan. Lalu pada Rabu, Dewan Konstituante menegaskan pernyataan sang presiden dengan keputusan bahwa partai-partai tersebut sudah kehilangan status legal dan harus mendaftarkan diri kembali ke komisi pemilihan umum.

Mengingat anggota komisi pemilihan umum berasal dari kelompok pro-Maduro dan otoritas terkait selalu mempersulit oposisi, bisa jadi partai-partai tersebut tidak akan bisa berpartisipasi dalam pemiihan umum yang rencananya digelar pada akhir 2018.

Maduro (55) diperkirakan akan maju kembali sebagai calon presiden meski telah bertanggung jawab atas krisis ekonomi di negaranya, di mana jutaan warga terpaksa mengurangi jatah makan dan harus bertahan di tengah tekanan inflasi tertinggi di dunia serta kelangkaan bahan kebutuhan pokok.

Dua musuh politik terbesar Maduro sudah dipastikan tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Mereka adalah Leopoldo Lopez yang kini menjadi tahanan rumah dan Henrique Capriles yang sudah dilarang menduduki jabatan politik.

"Kami mengabarkan kepada dunia dan seluruh pemerintahan demokratis, bahwa kebijakan larangan terhadap partai oposisi adalah indikasi lain adanya kediktatoran yang layak untuk dikecam dan ditolak," kata tokoh Partai Keadilan.

Maduro dan sekutu politiknya mengatakan bahwa keputusan Dewan Konstituante telah membawa perdamaian usai gelombang demonstrasi mematikan yang berlangsung selama beberapa bulan pada awal tahun ini di mana lebih dari 125 orang tewas.

Para pengunjuk rasa mengatakan bahwa mereka memperjuangkan kebebasan, namun pemerintah mengecam mereka karena telah menggunakan cara-cara kekerasan.

"Sudah waktunya bagi para pengkhianat itu untuk tunduk terhadap konstitusi. Jangan sampai ada satu orangpun yang dibiarkan mengganggu partisipasi rakyat dan sistem demokrasi kita," kata kepala Dewan Konstituante, Delcy Rodriguez, seperti dilaporkan Reuters.

(Uu.G005)