Pengamat: target penerimaan pajak 2018 masih sulit tercapai

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat perpajakan Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji mengatakan target penerimaan pajak di 2018 masih sulit tercapai karena adanya berbagai risiko internal maupun eksternal.

"Target sebesar Rp1.423,9 triliun di 2018 agaknya menjadi sulit untuk tercapai jika dihitung dari pertumbuhan dengan basis realisasi 2017 yang paling optimal berada di angka Rp1.145,0 triliun," kata Bawono dalam pernyataannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Bawono mengatakan pemerintah sudah memiliki dua modal besar untuk mengejar target penerimaan di 2018 karena telah mempunyai basis data hasil program pengampunan pajak dan data dari pertukaran informasi pajak yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Meski demikian, target tersebut dirasakan masih terlalu tinggi, karena pertumbuhan realisasi penerimaan pajak rata-rata saat ini hanya mencapai kisaran 5,6 persen, atau masih jauh dari angka pertumbuhan ideal sebesar 24,4 persen.

"Paling tidak harus ada pertumbuhan penerimaan pajak sebesar Rp278,9 triliun atau sekitar 24,4 persen. Padahal, rata-rata pertumbuhan realisasi nominal pada kurun waktu 2014 hingga 2017 saja hanya sebesar 5,6 persen," jelasnya.

Selain itu, kondisi politik di 2018 juga harus menjadi pertimbangan tersendiri karena suhu politik diperkirakan dapat panas lebih cepat dan bisa mengurangi upaya untuk mengawal agenda reformasi pajak yang selama ini sudah berjalan dengan baik.

Dengan situasi tersebut, Bawono memperkirakan realisasi penerimaan pajak di 2018 hanya berada pada kisaran Rp1.219,2 hingga Rp1.242,1 triliun, atau hanya sekitar 85,6 persen-87,2 persen dari target sebesar Rp1.423,9 triliun.

"Dengan estimasi tersebut maka jumlah `shortfall` yang ada di 2018 setidaknya adalah Rp181,8 triliun," katanya.

Kondisi tersebut, lanjut dia, bisa mengakibatkan terjadinya pelebaran defisit anggaran yang ditargetkan 2,19 persen terhadap PDB, padahal pemerintah telah berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pembiayaan dari penerbitan surat utang.

Untuk itu, Bawono mengharapkan pemerintah tetap fokus kepada pelaksanaan agenda reformasi pajak serta terus menjaga kepatuhan wajib pajak melalui dua hal yaitu kepastian hukum dan kestabilan lingkungan pajak.

"Selain itu, menggali sumber-sumber pendanaan dari luar pajak harus dilakukan, misalnya melaksanakan komitmen untuk memperluas objek cukai," ujarnya.