Blitar (ANTARA News) - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rachmawati Soekarnoputri meminta anggota DPR tidak memaksakan kehendak kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang interpelasi. "Dalam tata tertib di DPR sudah jelas aturannya bahwa presiden boleh hadir dan boleh tidak dalam interpelasi, sehingga tidak perlu dipersoalkan lagi," ujarnya, saat menghadiri acara Haul Bung Karno ke-37, di Istana Gebang, Blitar, Jatim, Kamis. Lebih lanjut anggota Wantimpres Bidang Politik itu mengemukakan seharusnya anggota legislatif menghormati ketidak hadiran Presiden Yudhoyono dalam Sidang Interpelasi mengenai sanksi PBB terhadap Iran. Menurut dia, tidak hadir dalam sidang interpelasi di DPR adalah bagian dari hak Presiden Yudhoyono yang harus dihormati semua pihak, termasuk kalangan legislatif. "Tapi yang kami prihatinkan, ternyata desakan interpelasi itu sudah berubah menjadi persoalan politik, sehingga sulit mendapatkan titik temu," ujar putri ketiga Presiden pertama RI Soekarno itu. Oleh sebab itu, sebagai anggota Wantimpres, Rachmawati telah memberikan saran kepada Presiden Yudhoyono untuk tidak memenuhi panggilan DPR dalam sidang interpelasi mengenai Iran. Demikian halnya dengan rencana sidang interpelasi mengenai peristiwa lumpur panas Lapindo Brantas Inc di Porong, Sidoarjo, dia juga menyarankan hal yang sama kepada presiden. "Semua pihak sudah memiliki hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak perlu saling menjatuhkan. Marilah kita berpolitik secara dewasa dan bersama-sama menghormati presiden kita," ujarnya menggugah kesadaran para hadirin yang memenuhi Istana Gebang. Sementara itu, saat ditanya mengenai penggantinya sebagai Ketua Umum Partai Pelopor, Rachmawati menjelaskan akan diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) dalam waktu dekat ini. (*)

Copyright © ANTARA 2007