Menlu & Panglima TNI sepakati pengamanan Perwakilan RI

Kemlu dan TNI akan sama-sama berjuang, hanya alatnya saja yang berbeda."

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi dan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Marsekal Hadi Tjahjanto menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai Penugasan Tim Pengamanan TNI pada Perwakilan RI di Wilayah Rawan dan atau Berbahaya Tertentu.

"Kami bersyukur bahwa pada akhirnya MoU kerja sama antara Kementerian Luar Negeri dan TNI ini dapat kita lakukan, terutama untuk pengamanan Perwakilan RI di wilayah rawan di luar negeri," kata Retno Marsudi di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu.

Semakin hari konflik dan perang di berbagai negara, menurut dia, terus bertambah dan seringkali pengakhiran konflik sulit dilakukan dan memakan waktu lama.

Sementara itu, Perwakilan RI harus tetap bertugas mempertahankan kepentingan nasional di luar negeri, termasuk di tempat-tempat di negara yang sedang berkonflik.

"Untuk itu, kita harus memikirkan keamanan WNI dan para diplomat Indonesia, serta gedung Perwakilan RI di luar negeri yang merupakan simbol kedaulatan Indonesia di luar negeri," ujarnya.

Oleh karena itu, Retno mengemukakan, MoU tersebut bertujuan untuk mengamankan kepentingan nasional Indonesia, yang juga dapat berupa pengamanan terhadap misi diplomatik dan para diplomat RI.

"Itu semua simbol kedaulatan yang harus dilindungi. Kemlu dan TNI akan sama-sama berjuang, hanya alatnya saja yang berbeda. Kami dari Kemlu berjuang dengan diplomasi sedangkan TNI dengan berbagai perangkatnya," ucapnya.

Pada awal 2018 pasukan tim pengamanan TNI untuk Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kabul, Afghanistan, akan segera dikirimkan.

"Setelah semua pembahasan teknis selesai maka awal tahun depan pengiriman tim TNI untuk pengamanan KBRI Kabul sudah dapat dilakukan, dan selanjutnya bisa diteruskan juga untuk KBRI dan perwakilan RI lainnya yang memerlukan pengamanan," demikian Retno LP Marsudi.