Jakarta (ANTARA News) - Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR kembali berlangsung di Gedung DPR/MPR Jakarta, Kamis siang, untuk membahas kelanjutan hak interpelasi terkait dukungan pemerintah terhadap Resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB No.1747 mengenai pengembangan nuklir Iran. Belum diperoleh keterangan mengenai siapa yang memimpin rapat Bamus, namun diperkirakan Wakil Ketua DPR Zaenal Maarif atau Soetardjo Soerjogoeritno. Rapat Bamus ini sebagai tindak lanjut rapat Bamus pada 14 Juni 2007 menyusul terjadinya kemelut di Rapat Paripurna DPR pada 5 Juni 2007. Saat itu, polemik tajam terjadi mengenai Tata Tertib DPR, khususnya terkait kehadiran Presiden dalam menjawab hak interpelasi. Saat itu, Presiden sudah menugaskan beberapa menteri untuk menyampaikan jawaban pemerintah soal hak interpelasi nuklir Iran. Namun sebagian anggota DPR menolak kehadiran menteri dan meminta Presiden yang langsung menyampaikan jawaban pemerintah. Rapat paripurna yang akhirnya dihentikan oleh Ketua DPR Agung Laksono memutuskan bahwa polemik itu dibahas di Rapat Bamus 14 Juni 2007. Rapat Bamus 14 Juni juga gagal mengambil keputusan mengenai penetapan jadwal mengundang Presiden dan memerintahkan pimpinan DPR agar melakukan konsultasi dengan Presiden sebelum DPR mengundang kembali Presiden. Namun rapat konsultasi antara Presiden dengan pimpinan DPR di Istana Negara juga gagal mengambil kesepakatan mengenai perlu-tidaknya Presiden hadir langsung ke DPR. Selanjutnya, Presiden dan pimpinan DPR akan mengadakan konsultasi lanjutan yang waktunya belum dipastikan walaupun DPR telah menawarkan diri sebagai tuan rumah. Rapat Bamus pada Kamis akan menyikapi perkembangan terakhir mengenai polemik perlu-tidaknya Presiden langsung hadir di DPR. Semula diagendakan bahwa Rapat Bamus 21 Juni membahas hasil pertemuan pimpinan DPR dengan Presiden, namun pertemuan itu tidak menghasilkan kesepakatan, kecuali adanya keinginan agar konsultasi kedua pihak dilanjutkan. (*)
Copyright © ANTARA 2007
